Golkar Tak Akan Sulit Cari Pengganti Setya Novanto

Kompas.com - 21/11/2017, 15:49 WIB
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, Partai Golkar tidak akan kesulitan menemukan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Tentu calon itu saya kira banyak. SDM Golkar cukup mumpuni. Cukup banyak tokoh muda," kata Syamsuddin, di sela diskusi Perludem, di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Yang terpenting, kata Syamsuddin, pengganti Novanto harus memiliki visi ke depan, serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Syamsuddin menyarankan, lebih baik dipilih tokoh muda yang berusia di bawah 60 tahun.

"Yang 60 tahun ke atas sudahlah ya, enggak usah lagi memimpin Golkar," kata dia.

Baca: Titiek Soeharto Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketua Umum Golkar

Alasannya, partai politik (parpol) saat ini yang banyak dipimpin oleh politisi muda. Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan lain-lain.

"Banyak disebut misalnya Pak Airlangga Hartarto. Cuma kalau jadi Ketum, mesti mundur dari kabinet," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syamsuddin menyebut nama-nama potensial seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan sebagainya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Hal itu menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Baca juga: Saat Titiek Soeharto Diceletuki "Angkat Dia Sebagai Ketum Golkar"...

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Setya Novanto dinonaktifkan.

Artinya, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian ketua DPR.

Kedua, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.

Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, bisa saja ada penunjukan pelaksana tugas ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X