Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2017, 15:49 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, Partai Golkar tidak akan kesulitan menemukan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Tentu calon itu saya kira banyak. SDM Golkar cukup mumpuni. Cukup banyak tokoh muda," kata Syamsuddin, di sela diskusi Perludem, di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Yang terpenting, kata Syamsuddin, pengganti Novanto harus memiliki visi ke depan, serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Syamsuddin menyarankan, lebih baik dipilih tokoh muda yang berusia di bawah 60 tahun.

"Yang 60 tahun ke atas sudahlah ya, enggak usah lagi memimpin Golkar," kata dia.

Baca: Titiek Soeharto Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketua Umum Golkar

Alasannya, partai politik (parpol) saat ini yang banyak dipimpin oleh politisi muda. Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan lain-lain.

"Banyak disebut misalnya Pak Airlangga Hartarto. Cuma kalau jadi Ketum, mesti mundur dari kabinet," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syamsuddin menyebut nama-nama potensial seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan sebagainya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Hal itu menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Baca juga: Saat Titiek Soeharto Diceletuki "Angkat Dia Sebagai Ketum Golkar"...

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Setya Novanto dinonaktifkan.

Artinya, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian ketua DPR.

Kedua, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.

Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, bisa saja ada penunjukan pelaksana tugas ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Kompas TV Menurut Mahfud, negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.