Titiek Soeharto Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketua Umum Golkar

Kompas.com - 21/11/2017, 15:36 WIB
Titiek Soeharto di Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137, di Tavrichesky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Rabu (16/10/2017). KOMPAS.com/SABRINA ASRILTitiek Soeharto di Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137, di Tavrichesky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Rabu (16/10/2017).
|
EditorBayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menegaskan bahwa dia siap menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya di mana-mana, anak tentara harus siap," ujar Titiek, ketika ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).

Meski demikian, Siti menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal di partai berlambang beringin itu.

"Saya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana Allah menentukan jalan hidup saya," ucap dia.

(Baca juga: Saat Titiek Soeharto Diceletuki "Angkat Dia Sebagai Ketum Golkar"...)

Nama Titiek diketahui merupakan salah satu sosok yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Novanto menjadi Ketum Golkar. Nama lain, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin.

Saat ini, Partai Golkar masih membahas pergantian Novanto dari posisi ketua umum partai. Belum ada keputusan mengenai hal itu.

Titiek mengaku prihatin terhadap kondisi Partai Golkar saat ini. Ia mendorong ada langkah penyelamatan partai dengan segera mungkin mengganti Novanto dari posisi ketua umum.

(Baca juga: Golkar Yakini Istana Tak Ikut Campur soal Pengganti Novanto)

Menurut dia, ada dua jalan untuk menuju ke sana. Pertama, menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa.

Kedua, jika istilah Plt tak ada dalam AD/ART, pengurus saat ini menggelar musyawarah nasional dan langsung menunjuk ketua umum baru.

"Kalau ada Plt, mempersiapkan munaslub. Tapi kalau (Plt) enggak ada di AD/ART, lebih baik langsung ke munas. Jadi kepengurusan yang ada saat ini dipersiapkan untuk munas saja. Kalau Plt panjang lagi itu," ujar dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X