Kompas.com - 21/11/2017, 13:17 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaDirektur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, Partai Golkar sebaiknya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal itu dilakukan untuk segera menentukan siapa pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Menurut saya pribadi, seharusnya munaslub dalam waktu dekat," ujar Yunarto dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Rencananya, pada Selasa siang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas pergantian ketua umum.

Menurut Yunarto, ada dua kemungkinan putusan yang akan diperoleh dari rapat pleno tersebut.

Pertama, menentukan pelaksana tugas ketua umum untuk menjabat sampai 2019. Kedua, menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk mempersiapkan munaslub yang akan digelar secepatnya.

(Baca juga: Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Menurut Yunarto, menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai 2019 akan memiliki dampak negatif bagi partai. Menurut dia, secara otomatis akan terjadi status quo kepemimpinan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksana tugas yang memimpin partai dinilai sebagai bagian dari kepemimpinan sebelumnya yang diganti. Dengan demikian, kepemimpinan Setya Novanto akan masih terasa di internal partai.

Selain itu, pelaksana tugas ketua umum tidak akan efektif dalam melakukan pengambilan keputusan. Beberapa kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh ketua umum definitif akan sulit ditentukan.

"Berarti ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan," kata Yunarto.

(Baca juga: ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi)

Selain itu, menurut Yunarto, tidak dilakukannya pemilihan ketua umum definitif melalui munaslub, dikhawatirkan dapat berdampak pada kewibawaan dan citra Partai Golkar.

Apalagi, menurut Yunarto, pada 2018-2019 akan digelar pemilihan kepala daerah, serta pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden.

"Kewibawaan akan berakibat pada konsolidasi nasional, pada pileg pilpres dan pilkada," kata Yunarto.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.