Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Diminta Pilih Plt Ketua Umum yang Namanya Tak Tercela

Kompas.com - 21/11/2017, 10:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap Partai Golkar berupaya mengoreksi dan membenahi diri menyusul kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Pada Selasa (21/11/2017) siang, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk melakukan konsolidasi internal setelah Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inisiator GMPG, Mirwan Bz Vauly mengingatkan agar Golkar memilih figur pelaksana tugas ketua umum yang memiliki integritas tinggi dan pro perubahan.

"Figur yang relatif lebih resolutif, netral, bisa merepresentasi mayoritas kelompok, dan namanya tidak pernah tercela di mata publik," kata Mirwan melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto jadi Plt Ketum)

Figur yang ditunjuk Novanto untuk menjadi pelaksana tugas adalah Idrus Marham, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut Mirwan, sah saja bagi Novanto untuk mengusulkan nama. Namun usulan tersebut belum tentu disetujui peserta pleno.

Idrus, kata dia, menjadi salah satu figur yang masuk kategori pelaksana tugas yang disusun GMPG. Namun, sosok Idrus dinilai sangat identik dengan Novanto.

"Di catatan GMPG beliau adalah pelindung SN dan gemar memecat kader," kata dia.

Ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas ketua umum merupakan langkah yang strategis dan perlu dipikirkan dengan matang.

(Baca juga : Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap)

 

GMPG meminta agar pengurus DPP mampu memproklamasikan diri dengan tegas untuk memerangi korupsi dan menindak tegas kader-kader yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi secara internal, sebelum yang bersangkutan mempermalukan partai di ruang publik.

GMPG juga mengusulkan agar partai membentuk semacam komisi internal audit untuk menangani persoalan etik.

"Agar tidak lagi seperti sekarang, kader jadi bulan-bulanan persoalan etik di mata publik dan respon Partai Golkar hanya dengan metodologi tunggal bernama tetap solid," ucap Mirwan.

Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa siang, untuk melakukan konsolidasi internal setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan KPK.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, rapat pleno itu digelar berdasarkan masukan dari para senior partai merespons kondisi terkini partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Sesuai aspirasi yang berkembang dan termasuk senior-senior untuk melakukan rapat pleno," kata Idrus, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Menurut Idrus, mayoritas senior Golkar menghendaki digelarnya konsolidasi internal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kompas TV KompasTV merangkup tiga topik yang hangat dibahas hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com