Kompas.com - 21/11/2017, 10:41 WIB
Massa yang tergabung dalam Generasi Muda Golkar melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017). Dalam aksinya mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk segera memproses kasus Ketua DPR Setya Novanto yang kini telah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMassa yang tergabung dalam Generasi Muda Golkar melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017). Dalam aksinya mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk segera memproses kasus Ketua DPR Setya Novanto yang kini telah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP Elektronik.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap Partai Golkar berupaya mengoreksi dan membenahi diri menyusul kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Pada Selasa (21/11/2017) siang, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk melakukan konsolidasi internal setelah Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inisiator GMPG, Mirwan Bz Vauly mengingatkan agar Golkar memilih figur pelaksana tugas ketua umum yang memiliki integritas tinggi dan pro perubahan.

"Figur yang relatif lebih resolutif, netral, bisa merepresentasi mayoritas kelompok, dan namanya tidak pernah tercela di mata publik," kata Mirwan melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto jadi Plt Ketum)

Figur yang ditunjuk Novanto untuk menjadi pelaksana tugas adalah Idrus Marham, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut Mirwan, sah saja bagi Novanto untuk mengusulkan nama. Namun usulan tersebut belum tentu disetujui peserta pleno.

Idrus, kata dia, menjadi salah satu figur yang masuk kategori pelaksana tugas yang disusun GMPG. Namun, sosok Idrus dinilai sangat identik dengan Novanto.

"Di catatan GMPG beliau adalah pelindung SN dan gemar memecat kader," kata dia.

Ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas ketua umum merupakan langkah yang strategis dan perlu dipikirkan dengan matang.

(Baca juga : Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap)

 

GMPG meminta agar pengurus DPP mampu memproklamasikan diri dengan tegas untuk memerangi korupsi dan menindak tegas kader-kader yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi secara internal, sebelum yang bersangkutan mempermalukan partai di ruang publik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.