Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Diminta Pilih Plt Ketua Umum yang Namanya Tak Tercela

Kompas.com - 21/11/2017, 10:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap Partai Golkar berupaya mengoreksi dan membenahi diri menyusul kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Pada Selasa (21/11/2017) siang, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk melakukan konsolidasi internal setelah Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inisiator GMPG, Mirwan Bz Vauly mengingatkan agar Golkar memilih figur pelaksana tugas ketua umum yang memiliki integritas tinggi dan pro perubahan.

"Figur yang relatif lebih resolutif, netral, bisa merepresentasi mayoritas kelompok, dan namanya tidak pernah tercela di mata publik," kata Mirwan melalui pesan singkat, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto jadi Plt Ketum)

Figur yang ditunjuk Novanto untuk menjadi pelaksana tugas adalah Idrus Marham, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Menurut Mirwan, sah saja bagi Novanto untuk mengusulkan nama. Namun usulan tersebut belum tentu disetujui peserta pleno.

Idrus, kata dia, menjadi salah satu figur yang masuk kategori pelaksana tugas yang disusun GMPG. Namun, sosok Idrus dinilai sangat identik dengan Novanto.

"Di catatan GMPG beliau adalah pelindung SN dan gemar memecat kader," kata dia.

Ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas ketua umum merupakan langkah yang strategis dan perlu dipikirkan dengan matang.

(Baca juga : Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap)

 

GMPG meminta agar pengurus DPP mampu memproklamasikan diri dengan tegas untuk memerangi korupsi dan menindak tegas kader-kader yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi secara internal, sebelum yang bersangkutan mempermalukan partai di ruang publik.

GMPG juga mengusulkan agar partai membentuk semacam komisi internal audit untuk menangani persoalan etik.

"Agar tidak lagi seperti sekarang, kader jadi bulan-bulanan persoalan etik di mata publik dan respon Partai Golkar hanya dengan metodologi tunggal bernama tetap solid," ucap Mirwan.

Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa siang, untuk melakukan konsolidasi internal setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan KPK.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengatakan, rapat pleno itu digelar berdasarkan masukan dari para senior partai merespons kondisi terkini partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Sesuai aspirasi yang berkembang dan termasuk senior-senior untuk melakukan rapat pleno," kata Idrus, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Menurut Idrus, mayoritas senior Golkar menghendaki digelarnya konsolidasi internal dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kompas TV KompasTV merangkup tiga topik yang hangat dibahas hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com