Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2017, 06:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

 

Masyarakat harapkan segera pengganti Novanto

Harapan perlu adanya sosok Ketua DPR baru menggantikan Novanto juga diungkapkan oleh masyarakat.

Antonius (35) mengapresiasi KPK yang sudah menunjukkan bahwa lembaganya bisa bertindak tegas terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk Ketua DPR. Ia berharap Novanto mendengarkan tuntutan publik dan bersedia meletakkan jabatannya.

Jika tidak, maka Golkar sebagai partai asal Novanto atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta untuk segera bergerak.

Baca juga : Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap

"Berhentikan Novanto karena tindakannya lari dari hukum sudah melanggar kode etik DPR. Jadi jangan terus-menerus bersikap diam," kata Antonius.

Warga lainnya, Intan (24) menganggap kasus yang menyeret nama Novanto itu semakin mencoreng nama lembaga DPR yang sebelumnya sudah dinilai buruk oleh masyarakat. Ia juga menyayangkan sikap Novanto yang penuh drama dalam menjalani proses hukumnya.

Intan berharap, Golkar bisa segera mengganti Novanto.

"(Sosok) jangan yang korupsi. Kalau bisa yang bersih," tuturnya.

(Baca juga : Nilai Aset Properti Setya Novanto Naik Berkali-kali Lipat)

Di samping itu, warga lainnya, Ulum (32) menilai Novanto sebaiknya segera mengundurkan diri agar pergantian Ketua DPR bisa secepatnya diproses. Hal itu juga agar Novanto bisa lebih fokus menjalani proses hukum yang dihadapinya.

Menurutnya, Golkar harus bisa menunjuk kader terbaiknya untuk menggantikan Novanto.

"Mungkin sulit mencari sosok yang betul-betul bersih. Minimal sosok itu punya integritas, profesional, mau melakukan reformasi di tubuh DPR," kata Ulum.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com