Kompas.com - 21/11/2017, 06:09 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK. ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEANTersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK.
|
EditorDiamanty Meiliana

 

Masyarakat harapkan segera pengganti Novanto

Harapan perlu adanya sosok Ketua DPR baru menggantikan Novanto juga diungkapkan oleh masyarakat.

Antonius (35) mengapresiasi KPK yang sudah menunjukkan bahwa lembaganya bisa bertindak tegas terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk Ketua DPR. Ia berharap Novanto mendengarkan tuntutan publik dan bersedia meletakkan jabatannya.

Jika tidak, maka Golkar sebagai partai asal Novanto atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta untuk segera bergerak.

Baca juga : Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap

"Berhentikan Novanto karena tindakannya lari dari hukum sudah melanggar kode etik DPR. Jadi jangan terus-menerus bersikap diam," kata Antonius.

Warga lainnya, Intan (24) menganggap kasus yang menyeret nama Novanto itu semakin mencoreng nama lembaga DPR yang sebelumnya sudah dinilai buruk oleh masyarakat. Ia juga menyayangkan sikap Novanto yang penuh drama dalam menjalani proses hukumnya.

Intan berharap, Golkar bisa segera mengganti Novanto.

"(Sosok) jangan yang korupsi. Kalau bisa yang bersih," tuturnya.

(Baca juga : Nilai Aset Properti Setya Novanto Naik Berkali-kali Lipat)

Di samping itu, warga lainnya, Ulum (32) menilai Novanto sebaiknya segera mengundurkan diri agar pergantian Ketua DPR bisa secepatnya diproses. Hal itu juga agar Novanto bisa lebih fokus menjalani proses hukum yang dihadapinya.

Menurutnya, Golkar harus bisa menunjuk kader terbaiknya untuk menggantikan Novanto.

"Mungkin sulit mencari sosok yang betul-betul bersih. Minimal sosok itu punya integritas, profesional, mau melakukan reformasi di tubuh DPR," kata Ulum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.