Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selasa Besok, Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Posisi Ketua DPR RI

Kompas.com - 20/11/2017, 19:46 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno DPP Golkar yang akan digelar pada Selasa (21/11/2017) besok akan memutuskan penarikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR RI.

Hal itu dikatakan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

"Besok kami putuskan bahwa menarik Setya Novanto sebagai ketua DPR RI," ujar Nurdin.

Pengganti Novanto sebagai ketua DPR baru akan diputuskan pekan ini.

"Langsung insya Allah dalam minggu ini diisi," kata Nurdin.  

Baca juga: Idrus: Setya Novanto Ikhlas Lepas Jabatan Ketua Umum Golkar

Siapa yang akan menggantikan Novanto?

"Banyak (nama) potensial. Besok kami putuskan penggantian. Tapi siapa penggantinya, kami serahkan pada mekanisme yang ada," ujar Nurdin. 

"Yang pasti bukan saya," kata dia.

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK.ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEAN Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK.

Nurdin menambahkan, penggantian posisi ketua DPR tak perlu menunggu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Golkar.  

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Hal itu menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Setya Novanto dinonaktifkan.

Artinya, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian ketua DPR.

Kedua, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.

Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, bisa saja ada penunjukan pelaksana tugas ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com