JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi Senayan mulai menyuarakan agar Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga mengambil sikap tegas kepada ketuanya, Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.
"Secara pribadi MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) itu bisa mengambil keputusan demi rakyat," ujar anggota Komisi I DPR Roy Suryo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Roy yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, Setya Novanto tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai ketua DPR dengan normal setelah ditahan KPK.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB di DPR Ida Fauziah mengatakan, Fraksi PKB mendorong agar segera ada pergantian kepemimpinan di DPR setelah Setya Novanto ditahan.
"Tentu ini tidak menggembirakan bagi DPR karena mau bagaimanapun ini bisa terpengaruh bagi citra DPR sendiri," kata Ida.
Baca juga: 3 Hal Ini Bisa Lengserkan Setya Novanto dari Jabatan Ketua DPR
Di tempat yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, menyerahkan keputusan mundur atau tidaknya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR kepada Ketua Umum Partai Golkar itu.
Menurut dia, orang yang paling tepat menimbang masih pantas atau tidaknya kursi ketua DPR ditempati tersangka kasus korupsi adalah Setya Novanto sendiri.
Di sisi lain, kekhawatiran kasus Novanto akan memperburuk citra DPR dan para anggotanya pun menyeruak.
Baca juga: Setya Novanto Tunjuk Otto Hasibuan Masuk Tim Kuasa Hukum
Merespons hal itu, semua fraksi partai di DPR berencana akan menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan pada Selasa (20/11/2017).
Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pendapat mengenai masalah Setya Novanto.
Sebelumnya, MKD menyatakan sudah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. Laporan itu akan segara ditindaklanjuti setelah rapat konsultasi dengan seluruh fraksi DPR.