Kompas.com - 20/11/2017, 18:15 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pergantian Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto takkan mengubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dikatakan Idrus menanggapi isu bahwa pergantian pimpinan Golkar akan berimbas pada rekomendasi calon kepala daerah yang akan berubah.

"Itu keputusan lembaga, bukan perorangan. Maka perubahan pimpinan tidak mempengaruhi keputusan tentang calon yang sudah ditentukan sebelumnya," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca: Dewan Pakar Dukung Idrus Marham Jadi Plt Ketum Golkar Gantikan Novanto

Idrus menegaskan, rekomendasi calon kepala daerah merupakan keputusan politik Partai Golkar, bukan perorangan.

"Itu keputusan Partai Golkar sebagai lembaga politik dan bukan perorangan. Masalah yang dihadapi ketua umum tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil sebelumya," kata dia.

Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memakai kursi roda lagi setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/11/2017) dini hari.Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memakai kursi roda lagi setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/11/2017) dini hari.

"Jadi, tidak usah ragu bagi teman-teman bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wakil bupati. Saya jamin itu tetap," tegas Idrus.

Evaluasi rekomendasi calon kepala daerah

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada Serentak 2018 perlu dievaluasi.

Apalagi, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sejak Minggu malam (19/11/2017).  

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018.
Menurut Dedi, evaluasi itu perlu dilakukan untuk menyapu bersih kontestasi Pilkada mendatang.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, jika Novanto diganti maka berpotensi terjadinya "gejolak" di daerah.

Baca: Idrus Marham Anggap Kasus Setya Novanto Bukan Kiamat bagi Golkar

Gejolak yang dimaksud tak lain soal kemungkinan berubahnya rekomendasi calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2018.

Meski demikian, ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

Namun, ada juga dampak negatif dari hal tersebut yakni ancaman terhadap calon kepala daerah yang sebelumnya sudah diusung atau didukung Golkar.

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.

Kompas TV Konferensi Pers terkait kasus tersangka KTP Elektronik, Setya novanto di RSCM.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

Nasional
Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Nasional
Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Nasional
Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Nasional
Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Nasional
Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

Nasional
Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Nasional
Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Nasional
Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Nasional
MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Nasional
Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Nasional
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.