Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Pergantian Pimpinan Tak Ubah Rekomendasi Calon di Pilkada 2018

Kompas.com - 20/11/2017, 18:15 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pergantian Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto takkan mengubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dikatakan Idrus menanggapi isu bahwa pergantian pimpinan Golkar akan berimbas pada rekomendasi calon kepala daerah yang akan berubah.

"Itu keputusan lembaga, bukan perorangan. Maka perubahan pimpinan tidak mempengaruhi keputusan tentang calon yang sudah ditentukan sebelumnya," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca: Dewan Pakar Dukung Idrus Marham Jadi Plt Ketum Golkar Gantikan Novanto

Idrus menegaskan, rekomendasi calon kepala daerah merupakan keputusan politik Partai Golkar, bukan perorangan.

"Itu keputusan Partai Golkar sebagai lembaga politik dan bukan perorangan. Masalah yang dihadapi ketua umum tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil sebelumya," kata dia.

Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memakai kursi roda lagi setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/11/2017) dini hari.Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memakai kursi roda lagi setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/11/2017) dini hari.

"Jadi, tidak usah ragu bagi teman-teman bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wakil bupati. Saya jamin itu tetap," tegas Idrus.

Evaluasi rekomendasi calon kepala daerah

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada Serentak 2018 perlu dievaluasi.

Apalagi, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sejak Minggu malam (19/11/2017).  

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018.
Menurut Dedi, evaluasi itu perlu dilakukan untuk menyapu bersih kontestasi Pilkada mendatang.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, jika Novanto diganti maka berpotensi terjadinya "gejolak" di daerah.

Baca: Idrus Marham Anggap Kasus Setya Novanto Bukan Kiamat bagi Golkar

Gejolak yang dimaksud tak lain soal kemungkinan berubahnya rekomendasi calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2018.

Meski demikian, ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

Namun, ada juga dampak negatif dari hal tersebut yakni ancaman terhadap calon kepala daerah yang sebelumnya sudah diusung atau didukung Golkar.

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.

Kompas TV Konferensi Pers terkait kasus tersangka KTP Elektronik, Setya novanto di RSCM.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com