Direktur RSCM: Novanto Sudah Tak Perlu Rawat Inap

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Dr dr CH Soejono, SpPD menyatakan, serangkaian pemeriksaan kondisi kesehatan Setya Novanto menunjukkan bahwa kondisinya sudah membaik. Menurut dia, Novanto sudah tidak membutuhkan rawat inap. 

"Hingga tim dokter RSCM menyatakan yang bersangkutan tidak ada indikasi lagi dirawat inap," kata Soejono saat konferensi pers di RSCM Kencana, Jakarta, Minggu (19/11/2017) menjelang tengah malam.

Dalam jumpa pers itu, Soejono didampingi oleh Sekjen Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi, Komisioner KPK Laode M Syarif, dan Jubir KPK Febri Diansyah.

Bersamaan dengan digelarnya jumpa pers di lobi rumah sakit, penyidik KPK bersama pihak RSCM membawa Novanto keluar lewat pintu belakang. Tersangka kasus korupsi e-KTP itu dibawa ke rumah tahanan KPK.

Baca juga : Video: Novanto Keluar Lewat Belakang RSCM dan Tutupi Wajah

Soejono mengatakan bahwa Novanto diterima RSCM sejak Jumat (17/11/2017) atas rujukan dari rumah sakit sebelumnya, RS Medika Permata Hijau. Pihak RSCM bersama IDI lalu melakukan serangkaian pemeriksaan baik medis maupun wawancara.

"Serangkaian wawancara medis dan kemudian pemeriksaan jasmani, serta beberapa pemeriksaan penunjang dilakukan untuk dapat menyimpulkan bagaimana kondisi kesehatan (Novanto)," ujarnya.

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/17.

Saat itu, Novanto tengah menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melakukan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto yang tengah diburu lembaga antirasuah berencana mendatangi KPK untuk memberikan keterangan.

Adapun KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.