Pengacara: Kalau Novanto Bilang "Saya Tidak Sehat", Tak Bisa Diperiksa

Kompas.com - 19/11/2017, 17:34 WIB
Pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi di RSCM, Minggu (19/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi di RSCM, Minggu (19/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErwin Hutapea

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Setya NovantoFredrich Yunadi, mengatakan bahwa saat ini kondisi kliennya masih belum sehat. Oleh karena itu, Novanto tidak bisa menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Polda Metro Jaya.

Fredrich mengakui bahwa penyidik di Polri dan KPK bisa saja datang ke rumah sakit untuk menginterogasi Novanto. Namun, hal itu tidak dimungkinkan apabila Novanto menyatakan belum sehat.

"Pemeriksaan itu hanya bisa dilakukan kalau yang diperiksa ditanya, 'Apakah saudara sehat dan bersedia diperiksa?'," ucap Fredrich di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta, Minggu (19/11/2017).

"Kalau sekarang yang diperiksa menjawab, 'Saya tidak sehat', selesai, titik. Tidak bisa dilanjutkan," tambah dia.

Fredrich mengatakan, pada hari ini Novanto sudah menjalani serangkaian tes kesehatan berupa tes pendengaran hingga kejiwaan. Karena masih lemas dan sakit, Novanto berkali-kali tertidur di sela menjalani tes.

Fredrich dan Novanto sendiri saat ini belum membahas lagi kasus hukum yang menjerat kliennya. Novanto sempat bertanya ke Fredrich soal kasusnya, tetapi Fredrich menyarankan agar Ketua Umum Golkar tersebut fokus dulu memulihkan kesehatannya.

"Paling penting saya bilang jangan mikir yang lain-lain. Kesehatan dulu dipulihkan," ucap Fredrich.

Novanto dirawat di lantai 7 RSCM Gedung Kencana kamar 705 kelas VIP. Sebelumnya dia dirawat di RS Medika Permata Hijau pasca-kecelakaan mobil yang menimpanya pada Kamis (16/11/2017) malam.

Baca juga: Pendapat Mantan Pimpinan KPK soal Praperadilan Setya Novanto

Novanto mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau ketika tengah diburu KPK. Saat itu dia terburu-buru menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk diwawancara dalam siaran langsung.

Menurut rencana, setelah siaran langsung tersebut, Novanto akan mendatangi kantor KPK untuk memberikan keterangan.

KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Saat ini status Novanto telah menjadi tahanan lembaga antirasuah tersebut meski masih menjalani perawatan kesehatan di RSCM Kencana.

Penahanan Novanto dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Selain dari KPK, penyidik dari Polda Metro Jaya juga berencana memeriksa Novanto terkait kecelakaan mobil yang dialaminya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X