Kompas.com - 19/11/2017, 15:31 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat posisi Presiden Joko Widodo tidak aman.

Partai Golkar bisa jadi akan mencabut dukungannya untuk Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Perubahan sikap ini bisa terjadi apabila Setya Novanto lengser dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sosok pengganti Novanto akan menjadi penentu arah Partai Golkar di pilpres 2019.

"Itu artinya, dukungan Golkar terhadap Jokowi bisa bergeser dan dipastikan belum aman," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2017).

Baca juga : Kata Mantan Pimpinan KPK untuk Novanto, Kalau Berintegritas, Hadapi Saja

Pangi memperediksi, perebutan posisi ketua umum antara loyalis Aburizal Bakrie dan Agung Laksono akan terulang kembali. Bila yang menjadi pimpinan Golkar berasal dari trah kubu Aburizal, maka kemungkinan dukungan Golkar mengusung Presiden Jokowi di 2019 bakal dievaluasi.

Sebaliknya, bila poros Agung Laksono yang memenangkan pertarungan, maka Golkar diprediksi tetap konsisten mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.

"Konstelasi politik bisa berubah secara ekstrim, turbulensi di internal Golkar tak bisa dihindarkan," kata dia.

Baca juga : Akan Dipecat, Hilman yang Sopiri Novanto Mundur dari Metro TV

Pangi menambahkan, di tubuh parti berlambang pohon beringin memang masih kental dengan aroma faksi. Kemenangan Setya Novanto tahun lalu, salah satunya karena Novanto berhasil menjaga sikap netralnya

"Bisa masuk ke kubu ARB dan bisa dekat juga dengan kubu Agung Laksono," ujar dia.

Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berlangsung di Bali, tahun 2016 lalu. Munas digelar karena Golkar dilanda dualisme kepemimpinan antara Aburizal dan Agung Laksono.

Setelah Novanto memegang tampuk kepemimpinan, Golkar pun secara resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo sebagai capres 2019-2024.

Kompas TV Menurut Fickar, KPK memiliki alur penetapan tersangka yang berbeda dengan institusi penegak hukum yang lain.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.