Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Curigai Gatot Nurmantyo soal Pernyataan "Proxy War"

Kompas.com - 18/11/2017, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo punya maksud terselubung ketika memperingatkan tentang Indonesia yang sedang menghadapi proxy war.

"Kita akui memang kita sedang menghadapi proxy war. Tapi, Panglima TNI menyampaikan itu tidak terlepas dari adanya keinginan melibatkan lagi TNI di luar tugas pokok fungsi TNI saat ini," ujar Charles dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Sabtu (18/11/2017).

Proxy war merupakan perang antarnegara atau lebih dari dua negara secara tidak langsung atau menggunakan pihak ketiga. Peperangan itu dapat melibatkan hacker (peretas), bahkan lembaga nirlaba internasional, dan pers.

(Baca: Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"...)

Bagi Charles, keinginan agar TNI tidak hanya mengurusi pertahanan negara saja bisa dimaklumi. Gatot merupakan lulusan angkatan 1982, di mana saat itu militer menguasai sejumlah aspek di Indonesia, mulai dari politik hingga ekonomi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika ditemui usai Rakernas ke-4 Partai NasDem di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika ditemui usai Rakernas ke-4 Partai NasDem di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Menurut Charles, kini terlihat upaya untuk mengembalikan TNI seperti masa-masa itu.

"Sekarang saja TNI sudah terlibat MoU (nota kesepahaman) dengan kementerian-kementerian, bahkan pemerintah daerah, yang tentu saja sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok fungsinya TNI," ujar Charles.

(Baca juga: Panglima TNI: "Proxy War" Mengancam Indonesia)

Melalui isu proxy war, lanjut Charles, Gatot seakan mencari legitimasi dari masyarakat Indonesia agar TNI dapat masuk ke sektor-sektor lain di luar pertahanan.

"Bagaimana publik dibuat merasa adanya ancaman pertahanan kita. Bukan di pertahanan konvensional, tapi juga di segala lini sehingga seakan- akan TNI dibutuhkan di sana. Dia menjual konsep proxy war," ujar Charles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com