Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harus Ada yang Mengingatkan Pengacara Novanto, Gunakan Akal Sehat

Kompas.com - 18/11/2017, 15:01 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, tidak terlalu sering mengumbar pernyataan terkait kliennya ke media massa.

Fredrich dinilai kerap melontarkan pernyataan yang membingungkan publik dan tidak berdasarkan pada kepentingan kliennya.

"Prof Romli Atmasasmita pagi ini mentweet, jangan terlalu banyak mengumbar pernyataan, harus ada yang mengingatkan. Kalau enggak, akan terus seperti ini. Tindakannya tidak sesuai dengan akal sehat," ujar Abdul dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

(Baca juga : Pernyataan Pengacara Setya Novanto Dinilai Bikin Bingung Publik)

Abdul menuturkan, seorang kuasa hukum memang berhak membela kliennya dengan cara apapun sepanjang tidak melanggar hukum. Namun, pernyataan atau argumen seorang kuasa hukum harus sesuai dengan akal sehat.

"Seorang pembela, pengacara, boleh membela kliennya dengan cara apa saja sepanjang tidak melanggar hukum, kedua tidak melawan akal sehat," kata Abdul.

Fredrich dinilai kerap melontarkan pernyataan yang kerap membingungkan publik. Misalnya, soal Novanto yang tak memenuhi undangan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menilai pemanggilan terhadapnya butuh izin presiden.

(Baca juga : Cak Imin Ingin Semua Taat Hukum, Termasuk Setya Novanto)

Kemudian Fredrich juga menolak menandatangani berita acara penahanan.

Selain itu, dia juga melontarkan pernyataan kontroversial saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berada di halaman sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tempat Ketua DPR RI Setya Novanto dirawat, Jumat (17/11/2017).

"Iya, dia (KPK) ke sini bawa 40 lebih penyidik, kayak mau ngajak perang. Padahal, ngapain bawa orang begitu banyak," kata Fredrich.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com