Yorrys: Kita Lihat Gestur Jokowi, Dia Mau Siapa yang Jadi Ketum Golkar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai meyakini partainya akan segera melakukan proses untuk mengganti Setya Novanto dari posisi ketua umum.

Menurut Yorrys, Golkar memiliki banyak sosok yang bisa menggantikan tersangka kasus korupsi E-KTP itu.

Mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar ini pun menilai, Golkar hanya perlu melihat siapa sosok yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebab, partai berlambang beringin itu sudah secara resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

(Baca juga : Golkar Tetap Pertahankan Setya Novanto)

Golkar juga sudah menyatakan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju kembali dalam pilpres 2019 mendatang.

"Golkar kan user-nya sekarang itu pemerintah, negara, Jokowi. Kita tinggal lihat gesturnya Jokowi bagaimana, dia mau ke siapa," kata Yorrys saat dihubungi, Jumat (17/11/2017).

Yorrys sendiri membaca, saat ini ada satu sosok di Golkar yang dijagokan Jokowi. Sosok itu tak lain adalah Airlangga Hartarto, yang kini dipercaya Jokowi sebagai Menteri Perindustrian.

"Hampir sekarang itu kelihatannya ke Airlangga Hartarto," kata dia.

(Baca juga : Dedi Mulyadi Serukan Langkah Penyelamatan Golkar)

Yorrys menegaskan, tidak ada alternatif bagi Golkar selain pergantian ketua umum mengingat kondisi Setya Novanto yang kemungkinan akan segera ditahan KPK.

Apalagi, pada Januari 2018 mendatang sudah ada penetapan calon kepala kepala daerah.

"Tidak ada alternatif lain, kalau kita cinta partai ini, segera harus ada perubahan dalam waktu yang secepat cepatnya," ucap Yorys.

(Baca juga : Pimpinan DPR: Yang Berwenang Ganti Ketua DPR adalah Golkar)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan Novanto, yang sempat menghilang, masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

KPK juga sudah menerbitkan surat penahanan terhadap Ketua DPR sebelum kecelakaan menimpanya. Saat ini, Novanto masih dirawat di RSCM Kencana dan dalam pengawasan KPK.

Dalam kasus e-KTP, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.