Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys: Kita Lihat Gestur Jokowi, Dia Mau Siapa yang Jadi Ketum Golkar?

Kompas.com - 17/11/2017, 16:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai meyakini partainya akan segera melakukan proses untuk mengganti Setya Novanto dari posisi ketua umum.

Menurut Yorrys, Golkar memiliki banyak sosok yang bisa menggantikan tersangka kasus korupsi E-KTP itu.

Mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar ini pun menilai, Golkar hanya perlu melihat siapa sosok yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebab, partai berlambang beringin itu sudah secara resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

(Baca juga : Golkar Tetap Pertahankan Setya Novanto)

 

Golkar juga sudah menyatakan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju kembali dalam pilpres 2019 mendatang.

"Golkar kan user-nya sekarang itu pemerintah, negara, Jokowi. Kita tinggal lihat gesturnya Jokowi bagaimana, dia mau ke siapa," kata Yorrys saat dihubungi, Jumat (17/11/2017).

Yorrys sendiri membaca, saat ini ada satu sosok di Golkar yang dijagokan Jokowi. Sosok itu tak lain adalah Airlangga Hartarto, yang kini dipercaya Jokowi sebagai Menteri Perindustrian.

"Hampir sekarang itu kelihatannya ke Airlangga Hartarto," kata dia.

(Baca juga : Dedi Mulyadi Serukan Langkah Penyelamatan Golkar)

 

Yorrys menegaskan, tidak ada alternatif bagi Golkar selain pergantian ketua umum mengingat kondisi Setya Novanto yang kemungkinan akan segera ditahan KPK.

Apalagi, pada Januari 2018 mendatang sudah ada penetapan calon kepala kepala daerah.

"Tidak ada alternatif lain, kalau kita cinta partai ini, segera harus ada perubahan dalam waktu yang secepat cepatnya," ucap Yorys.

(Baca juga : Pimpinan DPR: Yang Berwenang Ganti Ketua DPR adalah Golkar)

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan Novanto, yang sempat menghilang, masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

KPK juga sudah menerbitkan surat penahanan terhadap Ketua DPR sebelum kecelakaan menimpanya. Saat ini, Novanto masih dirawat di RSCM Kencana dan dalam pengawasan KPK.

Dalam kasus e-KTP, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Kompas TV Kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dianggap penyebab elektabilitas partai turun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com