Kompas.com - 17/11/2017, 06:00 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka acara Halaqah Nasional Ulama dan Cendekiawan di hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis malam (16/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka acara Halaqah Nasional Ulama dan Cendekiawan di hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis malam (16/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan depan, Indonesia akan menerima kunjungan 35 tokoh dari Afghanistan. Mereka datang untuk mempelajari tentang perdamaian di Indonesia.

"Minggu depan akan datang ke sini 35 para tokoh Afghanistan untuk belajar. Mengapa Indonesia damai, kenapa mereka tidak bisa, mereka ingin cari, kenapa kita bisa menjamin seperti ini," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di hotel Millenium Jakarta, Kamis malam (16/11/2017).

Menurut Kalla, wajar saja negara lain ingin belajar dari Indonesia soal bagaimana menjaga harmoni di tengah kemajemukan yang ada.

(Baca juga : Jusuf Kalla Ingin Gagas Program Sehat Ulama dan Mubaligh di Indonesia)

 

Ia, misalnya, pernah diundang dalam kegiatan musyawarah nasional (munas) gereja protestan se-Indonesia timur.

"Ada 700 pendeta hadir, saya bicara sebagai Ketua Dewan Masjid bicara soal harmoni," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, menurut Kalla, harmoni yang tercipta di Indonesia tak bisa dilepaskan dari toleransi yang telah terbangun selama ini.

"Harmoni-toleransi sama dengan respect all. Bagaimana kita respect semuanya, mayoritas respect yang minoritas, yang minoritas respect ke mayoritas, saling menghormati," ujar Kalla.

Ia pun juga membandingkan Indonesia dengan negara lain di dunia soal hormat-menghormati pemeluk agama lain yang ada di tanah air.

"Di Indonesia hari raya (keagamaan) ada 15, hanya 4 hari raya nasional. 1 Januari tahun baru, 1 Mei hari buruh, 17 Agustus hari kemerdekaan, 1 Juni hari Pancasila," kata dia.

"Lainnya 5 hari raya Islam, 3 Kristen, 1 Budha, 1 Hindu, 1 Konghucu. Coba cari di Thailand, Kamboja, Filipina, Amerika Serikat enggak ada negara seperti itu. Jadi semuanya tidak ada batas, itu menjawab harmoni di sini," tutup Kalla.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X