Kompas.com - 16/11/2017, 22:07 WIB
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Fabian Januarius KuwadoKoordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai mempertanyakan kebenaran peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang membuat dia meragukan peristiwa itu terjadi. 

"Secara logika dia ini kan Ketua DPR, selalu berjalan dengan voorijder kan. Ada pengawalan depan belakang. Kalau bisa kecelakaan tidak masuk akal menurut saya," kata Yorrys saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/11/2017).

"Ketua DPR kan pasti ada motor, ada mobil (yang mengawal). Motornya dua, mobilnya dua. Kok bisa kecelakaan sementara dia kan diapit?" ujar Yorrys.

Baca: Kata Pengacara, Kaca Depan, Kanan, dan Kiri Mobil Novanto Pecah

Meski demikian, Yorrys tak mau berprasangka buruk bahwa kecelakaan yang dialami Novanto hanya skenario untuk bersembunyi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Umum Partai Golkar, Setya NovantoKOMPAS.com/Achmad Faizal Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto
"Saya pikir itu susah. Saya mau berpikir positif saja. Jadi kan sebagai orang awam, mana bisa kan paket pengawalan, mana bisa sendiri ketabrak," ujar dia.

Yorrys, yang telah dicopot dari posisi Koordinator bidang Polhukam DPP Partai Golkar ini, mengaku tidak akan menjenguk Novanto karena tengah berada di daerah.

Sementara, terkait nasib Golkar saat ini, menurut dia, para pengurus baik pusat maupun daerah terus melakukan konsolidasi.

Yorrys meyakini, kondisi Novanto yang saat ini sudah akan ditangkap oleh KPK cepat atau lambat akan berimplikasi pada pergantian Ketua Umum Golkar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X