Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Golkar Tak Permasalahkan jika Novanto Berstatus Buronan

Kompas.com - 16/11/2017, 19:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert J Kardinal mengatakan, belum ada langkah apapun dari fraksi terkait status Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto yang berstatus tersangka pada kasus korupsi proyek e-KTP saat ini masih dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika Novanto tak juga ditemukan atau segera menyerahkan diri, KPK mempertimbangkan langkah koordinasi dengan Kepolisian untuk memasukkan Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Fraksi menunggu perintah DPP. Fraksi kan cuma kepanjangan partai. Rapat pleno, rapat apa, baru diputuskan. Itu lah Golkar. Ada mekanisme yang dipakai," ujar Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga : KPK Masukkan Novanto dalam DPO jika Tak Menyerahkan Diri Kamis Malam)

Robert menegaskan, pihaknya mengembalikan semuanya kepada mekanisme organisasi, proses hukum dan tim kuasa hukum yang menangani kasus Novanto.

Ia mengaku tak ada masalah bagi Golkar jika nantinya status DPO disandang Novanto.

Menurut dia, Golkar adalah partai yang memiliki sistem. Sehingga jalannya roda kepartaian tak bergantung kepada satu orang figur saja.

"Enggak (masalah) lah. Parpol lain ikut satu orang, satu orang. Golkar tuh banyak figurnya," kata Bendahara Umum Partai Golkar itu.

"Tidak terpengaruh. Solid. Tingkat satu solid semua," sambungnya.

(Baca juga : ICW Sebar Poster Dicari Setya Novanto)

Ia menambahkan, pengurus partai memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Hal itu, kata dia, dibuktikan dari hasil Pilkada Serentak di daerah yang masih meraih hasil baik.

"Buktinya dua tahun yang ribut-ribut juga jalan. Pilkada jalan semua," tuturnya.

KPK tengah mempertimbangkan mengambil langkah untuk memasukkan Setya Novanto dalam DPO.

(Baca juga : Hadiah Rp 10 Juta bagi Pemberi Info Keberadaan Novanto)

Langkah itu akan dilakukan jika Novanto tidak menyerahkan diri paling lambat Kamis malam.

"DPO sebagaimana yang disampaikan masih dalam proses. Tentu kami menunggu waktu yang cukup, apakah ada itikad yang baik untuk datangi KPK atau tidak. Jadi kami masih menunggu sebelum kami terbitkan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Febri, malam ini seluruh pimpinan KPK akan membicarakan terkait proses memasukkan nama Novanto dalam DPO tersebut.

Selanjutnya, KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari Novanto. Selain itu, kata Febri, hari ini KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novanto.

Kompas TV Yunadi yakin Setya Novanto sedang melakukan pekerjaan yang penting.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com