Kompas.com - 16/11/2017, 15:53 WIB
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPeneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat ditemui usai diskusi Darurat RUU Pemilu di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/4/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi Lucius Karus mengatakan, upaya penangkapan Setya Novanto yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam (15/11/2017) hingga Kamis dini hari (16/11/2017) bisa disebut sebagai antiklimaks dari segala ikhtiar Novanto menghindari pemeriksaan KPK dalam beberapa waktu terakhir.

"Semua kebesaran dan kewibawaan seorang Novanto yang dengan gigih dibela oleh sebagian besar anggota DPR, Kesekjenan DPR, kuasa hukum, kader-kader loyalnya di Partai Golkar, dan masih banyak lagi pendukungnya, lenyap dalam sekejap," kata Lucius kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis.

(Baca juga: Sekretaris DPD Golkar Solo: Golkar Saat Ini dalam Keadaan Darurat)

Dalam pandangan Lucius, keberanian KPK untuk melakukan penangkapan dalam sekejap sukses merontokkan jas kebesaran Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua Umum Partai Golkar.

"Proses penangkapan semalam langsung menelanjangi Novanto yang sesungguhnya bahwa dia adalah makhluk biasa, ia bukan siapa-siapa di depan hukum," ucapnya.

Lucius menganggap, sepak terjang Novanto yang terbilang licin tiap kali berurusan dengan masalah hukum sudah selesai. Novanto dalam persembunyiannya kembali menjadi orang biasa dengan ketakutan yang sangat manusiawi.

(Baca juga: Amien Rais dan Prabowo Enggan Komentar soal Novanto)

Dia menambahkan, cukup beralasan jika Novanto ketakutan karena proses hukum yang menunggunya sangat mungkin berujung vonis yang berat.

"Bagi saya antiklimaks kegigihan Novanto dan kubunya melawan atau menghindari proses hukum dengan mengabaikan panggilan KPK, akhirnya berujung pada kisah yang sesungguhnya memalukan bagi seseorang dengan jabatan dan kekuasaan besar seperti Novanto," ucapnya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi gagal menjemput paksa Ketua DPR yang juga tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto karena tidak berada di rumah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Nasional
Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

Nasional
Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Nasional
40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

Nasional
Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Nasional
Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

Nasional
Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

Nasional
Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Nasional
RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

Nasional
Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Nasional
Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Nasional
Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

Nasional
Polri Sebut Sebagian dari 24 Teroris Pendukung ISIS Lakukan Baiat Lewat WhatsApp

Polri Sebut Sebagian dari 24 Teroris Pendukung ISIS Lakukan Baiat Lewat WhatsApp

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.