Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Didik Supriyanto
Kolumnis

Kolomnis, tinggal di Semarang, bisa dihubungi melalui didik.rangga@gmail.com. Selain menulis di beberapa media, Didik Supriyanto juga menulis sejumlah buku pemilu. Daftar buku-buku pemilu karya Didik Supriyanto bisa dilihat di https://goo.gl/8rSaEm

Putusan Bawaslu Tidak Mengejutkan, tetapi Merisaukan

Kompas.com - 16/11/2017, 15:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu (15/11/2017), menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah dan melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftran partai politik peserta pemilu.

Itu berarti Bawaslu menerima pengaduan 9 partai politik yang dinyatakan KPU gagal dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu karena dinilai tidak memenuhi semua syarat yang diminta undang-undang. Bawaslu pun memerintahkan kepada KPU agar memroses kembali pendaftaran 9 partai politik tersebut.

Ke-9 partai politik itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Islam Damai Aman, Partai Bhennika Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Republik.

Sebelumnya, KPU menghentikan proses pendaftaran partai politik peserta pemilu terhadap 13 dari 27 partai politik yang mendaftar menjadi peserta pemilu legislatif pada Pemilu 2019. KPU menilai, syarat-syarat ke-13 partai politik itu tidak lengkap, khususnya syarat kepengurusan dan keanggotaan.

Penilaian itu berdasar hasil Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Inilah aplikasi elektronik yang disiapkan KPU untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu. Legalitas  Sipol diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 (PKPU No 11/2017).

Menurut Bawaslu, aplikasi Sipol bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU No 7/2017) tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, produk apa pun hasil Sipol tidak sah, sehingga KPU harus memeriksa seluruh dokumen pendataran partai politik secara fisik.

Selain itu, Bawaslu juga menyatakan bahwa KPU tidak berwenang menilai persyaratan partai politik peserta pemilu pada subtahapan (atau masih dalam proses tahapan) pendaftaran partai politik peserta pemilu. Menurut Bawaslu, dipenuhi-tidaknya syarat-syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu baru bisa ditetapkan di akhir tahapan.

Bahwa Bawaslu akan menerima pengaduan partai politik yang proses pendaftarannya tidak dilanjutkan oleh KPU, kita sudah memperkirakan. Bahwa Bawaslu akan menolak Sipol, kita juga sudah mahkfum mengingat beberapa anggota Bawaslu terang-terangan menolak Sipol.

Namun, putusan yang tidak mengejutkan itu tetap merisaukan. Saya khawatir, putusan-putusan Bawaslu macam itu tidak hanya membikin proses pemilu semakin rumit, tetapi juga mengacaukan jalannya pemilu yang harus linier sesuai tahapan-tahapan pemilu.

Dalam mengesampingkan atau menidaklegalkan Sipol, Bawaslu berpijak pada wewenangnya: menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur oleh Pasal 461 ayat (6) UU No 7/2017.

Itu memang wewenang baru yang diberikan Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu. Penggunaan wewenang tersebut ternyata berimplikasi besar. Sebab, Bawaslu tidak hanya memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi, lebih dari itu Bawaslu juga bisa membatalkan peraturan KPU seperti dalam kasus Sipol tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Nasional
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Nasional
Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Nasional
Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Nasional
Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Nasional
Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com