Kompas.com - 16/11/2017, 01:16 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK telah melakukan berbagai upaya persuasif terhadap Ketua DPR Setya Novanto hingga akhirnya memutuskan menerbitkan surat perintah penangkapan.

Hal ini terkait proses hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Novanto sebagai tersangka. 

Baca: Soal Kemungkinan Minta Polri Terbitkan Surat DPO Novanto, Ini Jawaban KPK

Febri menyebutkan, dalam kasus e-KTP, KPK telah menjadwalkan 11 kali pemeriksaan terhadap Novanto, baik sebagai saksi untuk tersangka lain, maupun pemeriksaannya sebagai tersangka. 

"Kami pandang segala upaya persuasif sudah kami lakukan. Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan, pencarian masih dilakukan," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017) dini hari.

Petugas KPK terlihat di rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi rumah Ketua DPR Setya Novanto sejak pukul 21.40 WIB.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
KRISTIANTO PURNOMO Petugas KPK terlihat di rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi rumah Ketua DPR Setya Novanto sejak pukul 21.40 WIB. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Pada Rabu (15/11/2017) malam, penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk menangkap Ketua Umum Partai Golkar itu. Namun, Novanto tak ditemukan. 

KPK mengimbau agar Novanto menyerahkan diri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum terlambat untuk menyerahkan diri. Kooperatif lebih baik untuk perkara ini maupun yang bersangkutan. Kalau ada bantahan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan ke penyidik," kata Febri. 

Seharusnya, pada Rabu (15/11), Novanto diperiksa di KPK namun tidak datang. Dia memilih berada di gedung DPR untuk mengikuti rapat Paripurna.

Baca juga: Seperti Ini Suasana Kebatinan Novanto Menurut Pengacaranya

Seperti diketahui, KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017). Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Baca juga: Ketua KPK Merasa Tak Ada Tindak Pidana Terkait Surat Pencekalan Novanto

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto adalah Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X