Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Warga Paling Sering Diminta Uang oleh Polisi dan Pengadilan

Kompas.com - 15/11/2017, 18:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat paling sering dimintai uang saat berhubungan dengan polisi dan pengadilan. Hal ini terungkap dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 16-22 Agustus 2017.

Sebanyak 14,9 persen responden mengaku pernah berurusan dengan polisi. Dari jumlah itu, sebanyak 46,1 persen mengaku diminta memberi uang atau hadiah.

Sementara responden yang pernah berurusan dengan pengadilan adalah 3,1 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 39,6 persen pernah dimintai uang atau hadiah.

"Probabilitas adanya tindakan korupsi oleh pegawai pemerintah paling besar terjadi ketika warga berurusan dengan polisi dan pengadilan," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Baca juga : KY Ungkap Banyak Kasus yang Libatkan Panitera Jadi Mafia Peradilan

Di bawah polisi dan pengadilan, survei menyebut warga pernah dimintai uang atau hadiah oleh  PNS (31,3 persen), pejabat/petugas administrasi publik (26,9 persen), pelayanan kesehatan (15,1 persen), administrasi atau guru di sekolah negeri (14,4 persen), dan pihak universitas (11,7 persen).

Aktivis Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo yang hadir sebagai penanggap menilai hasil survei ini memperihatinkan. Sebab, kepolisian dan pengadilan sebagai penegak hukum justru menjadi yang paling korup.

"Bagaimana penegakan hukum bisa berjalan efektif ketika reformasi di kalangan penegak hukum tak berjalan," kata dia.

Baca juga : Survei LSI: Mayoritas Warga Anggap Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Keprihatinan serupa diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Ia tidak yakin polisi dan pengadilan bisa menegakkan hukum dengan baik apabila masih terjadi korupsi di dua lembaga tersebut.

"Ibaratnya kita membersihkan lantai, itu kan harus pakai sapi yang bersih, tidak bisa menggunakan sapu yang kotor," ucap Burhan.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun lebih atau sudah menikah. Sebanyak 1540 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Margin of error sebesar kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Ketua MPR, Zulkifli Hasan angkat suara setelah Ketua DPR, Setya Novanto mangkir diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com