Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Bersyukur Buni Yani Divonis 1,5 Tahun Penjara

Kompas.com - 15/11/2017, 14:37 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku bersyukur Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap terdakwa Buni Yani.

"Alhamdulillah ternyata hakim sependapat dengan kami, sepemahaman dengan kami, bahwa dia (Buni Yani) dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Prasetyo seusai melantik sembilan pejabat tingkat madya di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Namun, putusan itu masih di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yaitu 2 tahun penjara serta perintah ditahan dan denda Rp 100 juta.

"Nyatanya putusannya hanya 1,5 tahun tanpa perintah untuk ditahan," imbuh Prasetyo.

(baca: Buni Yani Divonis 1,5 Tahun Penjara)

Selanjutnya, Kejaksaan saat ini menunggu keputusan Buni Yani, apakah mengajukan banding atau menerima putusan.

"Kalau yang bersangkutan melakukan upaya banding, JPU-nya tentu akan ikut banding juga," kata Prasetyo.

(Baca juga: Divonis 1,5 Tahun Penjara, Buni Yani Tak Langsung Ditahan)

Dalam putusannya, majelis hakim menilai, perbuatan Buni Yani memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal yang memberatkan, menurut hakim, adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tak mengakui kesalahannya.

Adapun hal yang meringankannya adalah Buni Yani belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

(baca: Di Tengah Hujan, Buni Yani Curhat soal Putusan Hakim dan Niat Naik Banding)

Seusai vonis, Buni Yani mengaku kecewa dengan hasil keputusan sidang dan menegaskan bahwa dirinya tak bersalah.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berjuang meski keputusan tak berpihak pada dirinya.

“Saya ditanya wartawan, 'Apa persiapan dalam menyambut vonis hari ini? Apa perasaan saya?' Saya katakan, jangankan penjara, nyawa pun akan saya antarkan untuk perjuangan ini. Saya tak punya salah apa-apa dan saya siap untuk mati,” teriaknya di hadapan massa di depan pengadilan.

“Keputusan saat ini amat mengecewakan. Saya divonis tanpa ada fakta di persidangan. Ini jelas kriminalisasi dan saya akan banding,” lanjutnya.

Kompas TV Divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara, terdakwa kasus Undang-Undang ITE, Buni Yani, menyatakan banding.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com