Jaksa Agung Pastikan Para Pejabat yang Dilantiknya "Clean" - Kompas.com

Jaksa Agung Pastikan Para Pejabat yang Dilantiknya "Clean"

Kompas.com - 15/11/2017, 14:30 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan pers usai melantik sembilan pejabat tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan pers usai melantik sembilan pejabat tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan bahwa para pejabat pimpinan tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung yang dilantiknya pada hari ini, Rabu (15/11/2017), bersih dan telah melalui proses penilaian.

Hal ini disampaikannya menanggapi dilantiknya Sudung Situmorang. Sudung, yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dilantik sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus.

Diketahui, Sudung pernah terlibat kasus dugaan suap dari PT Brantas Abipraya (PT BA) pada tahun 2016. Penyidikan kasus ini dihentikan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan dua alat bukti.

Mengenai hal ini, Prasetyo mengatakan, yang bersangkutan bersih dari kasus hukum, dan berhak diusulkan ke Tim Penilai Akhir (TPA) untuk diangkat menjadi pejabat eselon 1A.

"Oh iya, sudah clean kok dia (Sudung). Tidak ada masalah dia," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Prasetyo mengatakan, pengangkatan pejabat eselon 1A tidak hanya dilakukan oleh Jaksa Agung.

Ia hanya mengusulkan tiga nama untuk masing-masing posisi ke TPA yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo.

Oleh TPA, nama-nama yang diusulkan oleh Jaksa Agung akan dinilai oleh Menpan-RB, Mensesneg, Menseskab, Badan Intelijen Negara, serta Badan Kepegawaian Negara.

"Pokoknya semua dinilai oleh TPA. Semuanya dimintai masukan," ujar Prasetyo.

"Jadi, semuanya melalui proses, tidak tiba-tiba, tidak mendadak, tidak serta-merta. Tapi melalui proses pengamatan dan penilaian yang panjang," lanjut dia. 

Adapun, kriteria yang harus dipenuhi calon pejabat tingkat madya yaitu memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas.

"Jadi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena tidak diputuskan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung hanya mengusulkan. Yang mengangkat dan memutuskan adalah Presiden," katanya.

Pada hari ini, Prasetyo melantik sembilan pejabat pimpinan tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung.

Mereka adalah Arminsyah sebagai Wakil Jaksa Agung; Adi Toegarisman sebagai JAM Pidsus; Jan S Marinka sebagai JAM Intel; Yusni sebagai JAM Pengawasan; Loeke Larasati Agoestina sebagai JAM Datun; Setia Untung Arimuladi sebagai Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.

Sementara, tiga Staf Ahli Jaksa Agung yang dilantik yakni Agus Riswanto untuk bidang Intelijen, Sudung Situmorang untuk bidang Tindak Pidana Khusus, serta Feri Wibisono untuk bidang Pembinaan.

Kasus suap PT BA 

Dalam kasus dugaan suap PT BA, Sudung dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu akhirnya dinyatakan tidak terbukti menerima suap, setelah KPK tidak bisa menunjukkan alat bukti dugaan kasus suap dari dua pejabat PT BA, melalui perantara.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam kasus tersebut, tidak ditemukan komunikasi yang mengarah pada kesepakatan antara pemberi dan penerima suap.

"Misalnya Anda mengatakan saya terima uang, tapi faktanya saya tidak terima dan penyidik tidak bisa buktikan itu, penyidik tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pola kerjanya seperti itu," kata Basaria di Gedung KPK Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dalam kasus ini, perantara suap bernama Marudut ditangkap oleh petugas KPK saat membawa uang yang rencananya diberikan kepada Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu.

Uang tersebut berasal dari dua pejabat PT BA, yaitu Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno.

Keduanya berupaya menyuap jaksa untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi di internal PT BA yang sedang ditangani oleh Kejati DKI.

Meski Marudut dan dua pejabat PT BA ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, penyidik KPK tidak menemukan bukti-bukti yang cukup untuk memastikan tersangka penerima suap. 

Kompas TV HM Prasetyo menilai praktik korupsi melalui operasi tangkap tangan atu OTT kerap menimbulkan kegaduhan.


EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional
12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

Megapolitan

Close Ads X