Kompas.com - 15/11/2017, 12:46 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang II DPR, Rabu (15/11/2017). Paripurna tersebut merupakan paripurna pertama Novanto setelah ia kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Kehadiran Novanto pun "diburu" para wartawan yang hadir. Seusai paripurna, Novanto yang keluar dari pintu samping kiri ruang paripurna langsung dikerumuni para awak media, baik televisi, cetak, maupun daring (online).

Namun, Novanto tak berhenti dan terus berjalan menuju lift. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut mendampingi di samping Novanto.

Pengaman dalam (pamdal) DPR dan ajudan Novanto kemudian bersiaga mengawal Novanto hingga tiba di lift.

Baca juga: Mangkir dari Panggilan KPK, Setya Novanto Berkilah Sibuk Tugas Negara

Ketua Umum Partai Golkar itu menjawab sedikit pertanyaan wartawan sambil terus berjalan menuju lift. Ia menjelaskan alasan ia memilih menghadiri paripurna ketimbang hadir dalam pemeriksaan di KPK.

"Hari ini kami rapim (rapat pimpinan) para pimpinan-pimpinan. Ini rapim penting karena program-program awal harus kami lakukan. Tugas-tugas negara harus kami selesaikan," kata Novanto, Rabu (15/11/2017).

Para wartawan yang mengerumuni Novanto semakin saling dorong. Apalagi, saat Novanto menungu lift terbuka untuk turun dari ruang paripurna. Ruang paripurna terletak di lantai empat Gedung Nusantara II DPR.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
"Pengejaran" berlanjut

Karena tak bisa ikut masuk ke dalam lift, para wartawan turun menggunakan eskalator.

Setibanya di lantai dasar, Novanto sudah mau masuk ke Gedung Nusantara III DPR. Karena tertinggal, sejumlah wartawan berlari-lari mengejar Novanto.

Baca juga: Novanto Menolak Diperiksa KPK, Ini Komentar Jokowi

Pengawalan cenderung lebih ketat. Belasan pamdal dan beberapa ajudan melindungi Novanto dari serbuan awak media.

Beberapa wartawan terjatuh di tangga menuju Gedung Nusantara III karena terdorong-dorong. Namun, mereka kembali bangun untuk mengejar Novanto.

Beberapa kameramen televisi bahkan menabrak tembok. Ada pula beberapa wartawan yang kesal dengan pengamanan terhadap Novanto.

Baca juga: Novanto Mangkir Pemeriksaan KPK, Pengacara Beralasan Uji Materi di MK

"Biasa saja, Mas, enggak usah dorong-dorong," ucap salah satu wartawan.

"Enggak usah kasar," sahut yang lain.

Sejumlah wartawan juga mengajukan pertanyaan kepada Novanto, tetapi tak dijawab.

"Pak, dari Golkar, Akbar Tandjung minta Bapak legowo pergantian ketua umum," kata seorang wartawan yang mengajukan pertanyaan, tetapi tak digubris.

Pengawalan tersebut terus berlangsung hingga Novanto masuk ke dalam lift Gedung Nusantara III DPR menuju ruangannya di lantai III.

Tunggu putusan MK

Selain ingin menghadiri rapat pimpinan DPR, Novanto juga beralasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diberitakan sebelumnya, Novanto mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait pasal hak imunitas dan pencekalan.

"Kan saya sudah kirim surat juga ke KPK karena sedang mengajukan gugatan ke MK," ucap Novanto.

Sementara itu, Fahri Hamzah menuturkan, rapim DPR hari ini akan berlangsung cukup lama karena merupakan hari pertama masa sidang.

Baca juga: Pimpinan KPK: Kami Bisa Panggil Paksa Setya Novanto

"Kami ada rapim hari ini. Rapim hari pertama, Ya Allah... rapimnya panjang, nih, hari pertama," kata Fahri.

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (9/11/2017). Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Novanto sebagai tersangka.

Sebelumnya Novanto tak menghadiri tiga kali panggilan KPK sebagai saksi pada kasus yang sama. Salah satu alasannya adalah KPK harus mengantongi surat persetujuan dari Presiden sebagaimana putusan MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Nasional
Bharada E Sebut Kuat Maruf Diminta Sambo Kembali Kerja Usai Terkena Covid-19

Bharada E Sebut Kuat Maruf Diminta Sambo Kembali Kerja Usai Terkena Covid-19

Nasional
Turuti Skenario Ferdy Sambo, Bharada E Takut Bernasib seperti Yosua

Turuti Skenario Ferdy Sambo, Bharada E Takut Bernasib seperti Yosua

Nasional
Hampir 3 Bulan Dirawat di RSCM karena Gagal Ginjal Akut, Sheena Sadar tapi Tak Merespon Hingga Kini

Hampir 3 Bulan Dirawat di RSCM karena Gagal Ginjal Akut, Sheena Sadar tapi Tak Merespon Hingga Kini

Nasional
DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

Nasional
Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Nasional
Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Nasional
Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Nasional
AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Nasional
Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Nasional
Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Nasional
KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

Nasional
Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.