JK: Kenapa Novanto Baru Ajukan "Judicial Review" UU KPK? - Kompas.com

JK: Kenapa Novanto Baru Ajukan "Judicial Review" UU KPK?

Kompas.com - 14/11/2017, 16:19 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11/2017)Kompas.com/YOGA SUKMANA Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan langkah Ketua DPR Setya Novanto yang tiba-tiba menggugat dua pasal di dalam Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, UU KPK sudah ada sejak tahun 2002.

"Kalau tidak setuju, merasa dirugikan oleh undang-undang yang ada, pertanyaannya kenapa baru diajukan?," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Kemarin, setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, Novanto justru mengajukan judicial review terhadap dua pasal di dalam UU KPK.

(Baca juga : Novanto Gugat UU KPK ke MK, JK Sebut Namanya Usaha)

Pasal yang digugat yaitu Pasal 46 ayat 1 dan 2 serta Pasal 12 UU KPK.

Pasal 46 digugat lantaran dianggap mengesampingkan Undang-undang Dasar 1945. Adapun Pasal 12 digugat lantaran bertentangan dengan salah satu putusan MK.

Dari situ, Kalla menilai bahwa langkah Novanto menggugat UU KPK hanya sebagai upaya untuk bebas dari segala jeratan hukum KPK.

Seperti diketahui, Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus promosi KTP elektronik atau e-KTP oleh KPK belum lama ini.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Sehingga mengakibatkan kerugian perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Novanto sendiri tidak mau memenuhi panggilan KPK lantaran bersikukuh pemanggilan anggota dewan oleh lembaga antirasuah itu harus seizin Presiden.

Ditemui di MK, Senin (13/11/2017), pengacara Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, kliennya tidak akan datang memenuhi panggilan KPK hingga Hakim MK ketuk palu.

Kompas TV Setya Novanto terus melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya sebagai tersangka kembali dalam kasus korupsi e-KTP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional
12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

12 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Minta Ganti Rugi, Ada yang Rp 571 Juta

Megapolitan

Close Ads X