Pengurus Golkar Akui Ada Info Upaya Cabut BAP untuk Hapus Jejak Novanto

Kompas.com - 14/11/2017, 16:09 WIB
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/11/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/11/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Bendahara Partai Golkar Zulhendri Hasan mengakui bahwa ia pernah mendengar adanya upaya pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP). Pencabutan BAP itu terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Salah satu nama yang disebut-sebut memengaruhi para saksi adalah Rudi Alfonso, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar.

Hal itu dikatakan Zulhendri seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/11/2017). Ia diperiksa dalam kasus menghalangi penyidikan KPK dengan tersangka Markus Nari.

"Adanya konstruksi pencabutan BAP itu saya justru tahu dari saudara Farhat Abbas," ujar Zulhendri.

Baca juga : Dipanggil KPK, Istri Setya Novanto Juga Beralasan Sakit

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (tengah) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
Awalnya, menurut Zul, saat itu ia sedang berkomunikasi melalui telepon dengan pengacara Farhat Abbas. Dalam percakapan itu, dibicarakan soal dugaan keterlibatan Novanto dalam proyek e-KTP.

Namun, menurut Zul, dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar dalam kasus korupsi itu sudah dibantah sendiri oleh Novanto. Hal itu ia jelaskan lagi kepada Farhat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Beberapa hari setelah Rapimnas Golkar yang kedua, di mana Pak Novanto menyatakan kepada seluruh kader Golkar bahwa Beliau clean & clear, dijamin 100 persen tidak terlibat kasus," kata Zul.

Namun, menurut Zul, Farhat selanjutnya menyampaikan informasi bahwa ada beberapa saksi yang diminta untuk mencabut keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik KPK.

Salah satunya adalah anggota DPR Miryam S Haryani. Instruksi pencabutan BAP itu disebut atas arahan Rudi Alfonso.

Baca juga : Menelusuri Dugaan Aliran Uang Proyek E-KTP untuk Setya Novanto

"Saya katakan lagi, andaikan saya jadi ketua tim nya, saya tidak akan rekomendasi pencabutan BAP itu," kata Zulhendri menirukan ucapannya kepada Farhat.

Menurut Zulhendri, dalam pembicaraan selanjutnya ia menyatakan kepada Farhat bahwa upaya pencabutan keterangan itu akan sia-sia. Sebab, penyidik KPK sudah pasti memiliki banyak bukti apabila Novanto memang terlibat kasus e-KTP.

"Saya berpandangan, kalau BAP dicabut, itu tidak akan pengaruhi posisi saudara Novanto. Karena penyidik enggak bodoh. Sekalipun BAP Miryam dicabut, tentu sudah ada bukti petunjuk lain atau keterangan saksi lain," kata Zulhendri.

Kompas TV Ketua DPR RI Setya Novanto menggugat penerbitan surat pencekalan paspor.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Nasional
Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Nasional
Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.