Tambahan Blanko E-KTP untuk Penghayat Kepercayaan Siap pada Tahun Depan

Kompas.com - 14/11/2017, 14:06 WIB
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mempersiapkan tambahan blanko KTP elektronik atau E-KTP untuk mengakomodasi masyarakat kelompok penghayat kepercayaan.

Kebutuhan untuk itu belum bisa terpenuhi pada tahun ini.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama pada kartu keluarga dan e-KTP.

"Belum tersedia blankonya (pada 2017)," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Penghayat Kepercayaan di Semarang Segera Ubah Data KTP

Kemendagri meminta masyarakat penghayat kepercayaan tidak khawatir. Sebab pengadaan blanko E-KTP tersebut akan dilakukan pada tahun 2018.

Menurut Zudan, pada tahun 2018,  Kemendagri akan melakukan pengadaan 16 juta blanko e-KTP.

Jumlah itu diharapkan cukup untuk mengantipasi banyaknya jumlah penghayat kepercayan mengubah e-KTP-nya pasca-putusan MK.

Baca juga: Penghayat Kepercayaan Berharap Ada Keterangan Aliran yang Dianut pada KTP

Saat ini, sebut Zudan, ada 12 juta orang yang tercatat terdaftar dalam kelompok penghayat kepercayaan. Dari jumlah itu, diperkirakan hanya 6-8 juta yang cukup umur untuk memiliki KTP.

"Akan ada 6-8 juta KTP yang berganti, ini belum tersedia blankonya pada 2017," kata Zudan.

Meski demikian,Kemendagri juga membuka peluang adanya perubahan adendum kontrak pengadaan blanko e-KTP tahun depan jika kebutuhannya naik dari 16 juta.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Nasional
Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Nasional
KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Nasional
Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X