Menhan Minta Penanganan Kelompok Bersenjata Papua Lewat Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta aparat penegak hukum bisa menyelesaikan kasus penyekapan warga Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tanpa harus baku tembak.

Diharapkan, pembebasan sandera bisa dilakukan dengan upaya negosiasi.

"Mudah-mudahan tidak perlu pakai senjatalah, bila perlu saya ke situlah," ujarnya kepada wartawan di kanto Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Ryamizard mengaku punya pengalaman dalam bernegosiasi dengan penyandera saat memimpin Pasukan Garuda di Kamboja, pada tahun 1992 lalu.

Baca juga : Wanita dan Anak-anak Korban Penyanderaan di Papua Sudah Diselamatkan

Ryamizard Ryacudu yang saat itu masih berpangkat Letkol, berhasil membebaskan sejumlah perwira yang berasal dari berbagai negara. Para sandera ini disekap oleh pasukan Khmer Merah.

Namun demikian, ia saat ini lebih memilih mempercayakan upaya penanganan kepada TNI dan Polri yang bertugas di lapangan. Ia yakin penyekapan ini dapat segera diselesaikan.

Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata. Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.

Saat ini, Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.

Berita ini disadur dari artikel yang tayang di Tribunnews.com dengan judul Menhan Minta Pembebasan 1300 Sandera di Papua Tak Pakai Senjata.

Kompas TV Warga disandera oleh kelompok bersenjata di Timika Papua.