Kompas.com - 14/11/2017, 11:47 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menilai ada kecenderungan bahwa calon legislator perempuan yang lolos ke lembaga DPR/DPRD hanyalah mereka yang populer.

Hal ini disampaikan Arief dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dalam perkara 60/PUU-XV/2017 ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempermasalahkan Pasal 173 Ayat (2) Huruf e dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan parpol tingkat pusat.

PSI menilai, harusnya syarat keterwakilan perempuan 30 persen itu juga berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(Baca juga: 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parpol Diharapkan hingga Kabupaten)

Partai yang dipimpin Grace Natalie ini pun menghadirkan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai ahli dalam sidang.

Titi lantas menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan sangat penting di parlemen, terutama dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu yang berkaitan langsung dengan perempuan.

Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).
Setelah Titi menyampaikan keterangannya, Arief Hidayat lantas melakukan pendalaman. Ia menilai akan percuma apabila keterwakilan perempuan ditingkatkan namun akhirnya tidak lolos dalam pemilihan legislatif.

"Malah sekarang yang terjadi hasil penelitian perempuan yang masuk di lembaga perwakilan hanyalah perempuan yang populer," kata Arief.

(Baca juga: UU Pemilu Dikhawatirkan Kurangi Keterwakilan Perempuan)

Karena hanya menang populer, lanjut Arief, perempuan yang lolos ke parlemen itu justru tidak bisa menyuarakan hak-hak perempuan seperti yang diharapkan Titiek.

"Mereka tidak bisa bersuara apa-apa karena mereka hanya populer. Contohnya, saya tidak usah menyebut profesinya apa. Tapi ini yang populer saja, setelah ada di situ tidak punya kompetensi kapabilitas," ucap Arief.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang, Berkas Dilimpahkan ke Kejari Biak Numfor

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang, Berkas Dilimpahkan ke Kejari Biak Numfor

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.