Kompas.com - 14/11/2017, 10:51 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana mengatakan, hak imunitas yang dimiliki seorang anggota DPR RI bukan berarti bisa mengabaikan panggilan dari penegak hukum.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi mangkirnya Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pemanggilan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Novanto dalam suratnya ke KPK menggunakan aturan mengenai Pasal 20A huruf (3) UUD 1945 sebagai alasan untuk mangkir. Pasal itu mengatur hak imunitas anggota DPR.

Selain itu, Novanto juga beralasan dengan menggunakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Hak Anggota Dewan, huruf (h) terkait imunitas. Pasal itu dijadikan alasan untuk mangkir dari panggilan.

"Hak imunitas bukan berarti bisa menyampingkan apalagi mengabaikan penegakan hukum," kata Ganjar, lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (14/11/2017).

(Baca juga: Tolak Diperiksa, Ini Isi Surat Setya Novanto kepada KPK)

Ganjar mengatakan, seharusnya Novanto mendahulukan kewajibannya ketimbang haknya dalam kasus ini.

"Mengingat proses hukum pidana dan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, hal-hal bersifat administratif tidak dapat menghalangi," ujar Ganjar.

Dia menduga Novanto sengaja mengulur-ulur waktu dengan menggunakan alasan hak imunitasnya.

"Selama ini tidak pernah ada anggota DPR yang menggunakan alasan tersebut, apakah cuma SN yang 'paham' hal itu? Tentu tidak," ujar Ganjar.

Pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmanakompas.com/dani prabowo Pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana
Sebagai wakil rakyat, anggota DPR dinilai Ganjar mendapat Hak Imunitas agar ada perlindungan yang sedikit "lebih", ketimbang orang biasa. Akan tetapi, kewajiban hukumnya pun lebih besar sehingga tanggung jawab hukumnya besar pula.

"Dalam tahap penyidikan sudah pro justicia, karenanya setiap orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan wajib memenuhinya kecuali terdapat alasan yang sah bila berhalangan. Bila tidak memenuhi panggilan ada konsekuensi hukum," ujar Ganjar.

(Baca juga: Pengacara Novanto Dinilai Bisa Kena Pasal "Obstruction of Justice")

Adapun yang dia maksud dengan konsekuensi adalah ancaman sanksi penjara karena diduga menghalangi penyidikan.

"Kalau panggilan bersaksi di sidang pengadilan diabaikan pun, ada konsekuensi hukum berupa sanksi penjara," ujar Ganjar.

Novanto sebelumnya dipanggil untuk kali ketiga sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Namun, Novanto kembali tak hadir. Ia beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

(Baca juga: Mahfud MD: KPK Bisa Panggil Paksa Novanto, Tak Harus Izin Presiden)

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR.

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

"Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," ujar Febri.

Dalam surat tersebut, lanjut Febri, juga dijelaskan mengenai hak imunitas DPR versi Novanto.

Kompas TV Bagaimana suara Partai Golkar menyikapi ketua umum dan jabatannya sebagai ketua DPR saat ini perlukah mendesak mundur?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.