19 Tahun Berlalu, Jokowi Diminta Perintahkan Jaksa Agung Tuntaskan Semanggi I

Kompas.com - 13/11/2017, 20:05 WIB
Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016). Ambaranie Nadia K.MWakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

Desakan itu disampaikan dalam rangka memperingati 19 tahun tragedi Semanggi I, 13 November 2017, 

Dalam peristiwa itu, lima orang mahasiswa tewas. Selain itu, sebanyak 253 orang lainnya mengalami luka-luka.

"Presiden Jokowi harus mengambil langkah konkret dalam penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya Semanggi I," ujar Koordinator Kontras Yati Andriani, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (13/11/2017).

Salah satu langkah yang bisa dilakukan Jokowi adalah memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk upaya penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

Baca: Sumarsih: Tragedi Semanggi Tak Pantas Diselesaikan lewat Rekonsiliasi

Sebagai ujung tombak penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Jaksa Agung diangap tumpul.

"Sebaliknya, Jaksa Agung seringkali memberikan komentar yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya dengan menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat sedang diupayakan penyelesaiannya melalui rekonsiliasi," ujar Yati.

Selain itu, Kontras juga mendesak Presiden Jokowi menghentikan segala bentuk upaya yang melenceng dari tujuan pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM di masa lalu.

"Salah satunya menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diusulkan oleh Menkopolhukam Wiranto, untuk menyelesaikan kasus HAM berat di masa lalu," ujar Yati.

Baca juga: Polemik Rencana Rekonsiliasi Kasus Trisakti-Semanggi

Ia mengatakan, Jokowi harus membentuk semacam Komite Kepresidenan yang secara normatif telah disebutkan dalam RPJMN 2014-2019 sebagai solusi untuk menjembatani semua persoalan pelanggaran berat HAM masa lalu. Pembentukan Komite Kepresidenan itu harus dilakukan terbuka.

"Ini untuk mempermudah Presiden dalam mengambil kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Yati.

Kompas TV Komnas HAM Tolak PERPPU Ormas




Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X