Kompas.com - 13/11/2017, 18:14 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah meminta Setya Novanto tak menarik-narik Presiden Joko Widodo ke dalam proses perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

"Jangan sampai Presiden ditarik-tarik dalam proses KTP elektronik yang sedang kami tangani ini. Sebab, wilayahnya berbeda," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Hal ini disampaikan Febri menanggapi pernyataan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi.

Fredrich sebelumnya menyatakan akan meminta perlindungan Presiden, TNI, hingga Polri apabila KPK memanggil paksa kliennya.

"Saya tidak tahu itu (perlindungan) dalam bentuk apa ya. Tapi saya kira Presiden Jokowi sering sekali mengatakan mendukung dan memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi," ucap Febri.

(Baca juga: Pengacara: Yang Bilang Setya Novanto Adu Domba, Pasti Enggak Sekolah)

 

Febri menambahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga sudah mengatur secara tegas bahwa KPK tidak perlu meminta izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR.

Sebab, KPK menyidik kasus korupsi yang merupakan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Novanto enggan menghadiri panggilan karena KPK tak mengantongi izin Presiden.

"UU MD3 pun mengatur secara spesifik ketentuan itu (izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR) hanya untuk pidana umum," ucap Febri.

Febri menambahkan, sejauh ini pihaknya belum memikirkan untuk memanggil paksa Novanto.

Setya Novanto kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK, Senin (13/11/2017). 

Ini adalah ketiga kalinya Novanto mangkir diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Novanto beralasan, KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Alasan serupa juga sempat digunakan Novanto pada pemanggilan sebelumnya.

Kompas TV Setya Novanto terus melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya sebagai tersangka kembali dalam kasus korupsi e-KTP.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Nasional
Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.