Meski Divonis Bersalah, Miryam Tetap Yakin Ada Tekanan Penyidik

Kompas.com - 13/11/2017, 13:51 WIB
Miryam S Haryani seusai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMiryam S Haryani seusai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Miryam S Haryani dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Politisi Hanura itu terbukti memberikan keterangan palsu saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Miryam tidak mendapat tekanan dan ancaman dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim menilai Miryam berbohong mengenai adanya tekanan dari penyidik KPK.

(Baca juga: Hakim Anggap Miryam Terbukti Terima Uang Korupsi e-KTP)

Meski demikian, Miryam masih tidak terima dengan putusan hakim tersebut. Miryam merasa tekanan dari penyidik KPK benar-benar terjadi kepadanya.

"Ada satu penyidik memberikan keterangan tidak benar, Novel Baswedan. Saya akan kejar ke mana pun," kata Miryam seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017).

Miryam yang merupakan politisi Hanura tersebut divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Miryam berencana mengajukan upaya hukum banding.

Seusai pembacaan vonis, Miryam meminta waktu untuk berpikir selama tujuh hari kepada majelis hakim. 

Hakim menilai, Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut hakim, pernyataan Miryam yang mengaku ditekan penyidik KPK berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan tiga penyidik saat dihadirkan di persidangan.

Menurut para penyidik, saat dilakukan pemeriksaan, Miryam diberikan kesempatan beristirahat dan makan siang.

Selain itu, selama empat kali pemeriksaan, Miryam selalu diberikan kesempatan membaca, memeriksa, dan mengoreksi berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani.

Kemudian, keyakinan hakim bahwa Miryam tidak mendapat ancaman atau tekanan dari penyidik diperkuat laporan dan keterangan para ahli yang dihadirkan jaksa.

Kedua ahli adalah ahli psikologi forensik, Reni Kusumowardhani, dan ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Noor Aziz Said.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X