Kompas.com - 13/11/2017, 12:49 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menilai, ketidakhadiran Setya Novanto beberapa kali dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan semata-mata lantaran Novanto terhalang tanggung jawab tugasnya sebagai Ketua DPR.

Menurut Lucius, ketidakhadiran hingga beberapa kali sudah membentuk pola tertentu.

Jika pola itu dihubungkan dengan alasan-alasan yang disampaikan pengacaranya, Frederich Yunadi, terlihat bahwa pola yang sedang dibangun Novanto adalah bagaimana dia bisa menghindar dari pemeriksaan KPK.

"Dengan kata lain, pola yang sedang dibangun adalah pola atas dasar ketakutan Novanto terhadap KPK," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (13/11/2017).

(Baca: Formappi: Izin Presiden Bagian dari Strategi Bela Novanto)

"Jadi, saya kira pembelaan dengan segala macam cara dari kubu Novanto semakin terlihat sebagai ekspresi ketakutan ketimbang upaya membangun argumentasi hukum yang logis dan rasional," ujarnya.

Lucius menambahkan, ketakutan tersebut tampak sebegitu dahsyat ada pada Novanto sehingga dia tunduk saja pada alasan-alasan yang disodorkan pengacaranya untuk mencegahnya hadir di KPK.

"Tentu saja publik mengetahui ketakutan luar biasa seseorang, apalagi pejabat justru muncul lantaran tak ingin kesalahannya terbongkar atau terbukti," ucap Lucius.

Di ranah hukum, sambung Lucius, kesalahan atau kejahatan yang terbongkar bisa berimplikasi pada hukuman penjara.

Hukuman penjara sekaligus berarti hilangnya kursi kekuasaan dan mimpi-mimpi berkuasa.

Mangkir Tiga Kali

Sebelumnya, Novanto tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK, Senin.

Novanto kembali beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

(Baca juga: Aksi di KPK, Generasi Muda Golkar Minta Novanto Segera Ditangkap)

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR.

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

"Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," ujar Febri.

Dalam surat tersebut, lanjut Febri, juga dijelaskan mengenai hak imunitas DPR versi Novanto.

Novanto akan diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemanggilan Novanto sebagai saksi untuk Anang merupakan kali ketiga. Pemanggilan pertama pernah dilakukan KPK pada 30 Oktober 2017.

Namun, pada saat itu Novanto tidak dapat hadir karena sedang melakukan kegiatan kunjungan ke konstituennya di daerah pemilihan pada masa reses DPR.

Karena tidak hadir, KPK kembali memanggil Novanto pada 6 November 2017. Pemanggilannya juga sebagai saksi untuk Anang.

Namun, bukan Novanto yang muncul, melainkan surat dari DPR yang datang ke KPK. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden.

Dengan demikian, untuk kali ketiga pula Novanto tidak memenuhi panggilan KPK dengan tidak hadir hari ini.

Kompas TV Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan status tersangka Novanto tak akan berpengaruh terhadap Pilkada serentak 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Tak Ada Satu Pun Negara di Dunia Secara Eksplisit Akui Pemerintahan Taliban

Kemenlu: Tak Ada Satu Pun Negara di Dunia Secara Eksplisit Akui Pemerintahan Taliban

Nasional
Cerita Bharada E Dapat Pistol Glock Berujung Dipakai Tembak Brigadir J

Cerita Bharada E Dapat Pistol Glock Berujung Dipakai Tembak Brigadir J

Nasional
Kenang Ferry Mursyidan, Jubir Prabowo: Punya Komitmen Tinggi Dialog Antar Kelompok

Kenang Ferry Mursyidan, Jubir Prabowo: Punya Komitmen Tinggi Dialog Antar Kelompok

Nasional
Kalla: Pada Akhir Hayatnya, Ferry Mursyidan Kerap Bersama Saya

Kalla: Pada Akhir Hayatnya, Ferry Mursyidan Kerap Bersama Saya

Nasional
Ibu Bharada E Harap Ferdy Sambo Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Ibu Bharada E Harap Ferdy Sambo Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Kemenlu Dalami Kasus Nelayan Natuna yang Divonis 6 Bulan Penjara di Malaysia

Kemenlu Dalami Kasus Nelayan Natuna yang Divonis 6 Bulan Penjara di Malaysia

Nasional
Jokowi: Saya Enggak Ingin Lagi Cerita yang Sebabkan Kita Pesimis

Jokowi: Saya Enggak Ingin Lagi Cerita yang Sebabkan Kita Pesimis

Nasional
IDAI Sebut Temuan Kasus Polio di Aceh Kemungkinan Fenomena Gunung Es

IDAI Sebut Temuan Kasus Polio di Aceh Kemungkinan Fenomena Gunung Es

Nasional
Jalani 'Fit And Proper Test', Yudo Margono Paparkan Kondisi Global hingga Nasional

Jalani "Fit And Proper Test", Yudo Margono Paparkan Kondisi Global hingga Nasional

Nasional
Profil Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Jokowi dan Timses Prabowo-Sandiaga

Profil Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Jokowi dan Timses Prabowo-Sandiaga

Nasional
Ketika Kapolri Antarkan Calon Panglima TNI 'Fit And Proper Test', Kali Pertama di Era Jokowi

Ketika Kapolri Antarkan Calon Panglima TNI "Fit And Proper Test", Kali Pertama di Era Jokowi

Nasional
 Ucapkan Duka Cita, Jusuf Kalla: Ferry Mursyidan Banyak Berbakti untuk Bangsa dan Negara

Ucapkan Duka Cita, Jusuf Kalla: Ferry Mursyidan Banyak Berbakti untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Yudo Margono Beberkan Kriteria Calon KSAL, Dipastikan Bintang 3

Yudo Margono Beberkan Kriteria Calon KSAL, Dipastikan Bintang 3

Nasional
Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Nasional
Visi Misi Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI: Penguatan Alutsista hingga Tindak Tegas Prajurit Arogan

Visi Misi Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI: Penguatan Alutsista hingga Tindak Tegas Prajurit Arogan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.