Hakim Anggap Miryam Terbukti Terima Uang Korupsi E-KTP

Kompas.com - 13/11/2017, 12:27 WIB
Terdakwa pemberi keterangan palsu dalam kasus Korupsi KTP elektronik Miryam S Haryani memberikan keterangan saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/10). Mantan anggota Komisi II DPR itu menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17. Hafidz Mubarak ATerdakwa pemberi keterangan palsu dalam kasus Korupsi KTP elektronik Miryam S Haryani memberikan keterangan saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/10). Mantan anggota Komisi II DPR itu menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan anggota DPR  Miryam S Haryani terbukti menerima uang dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hakim menganggap pengakuan Miryam yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang sesungguhnya.

Hal itu dikatakan hakim dalam sidang pembacaan vonis terhadap Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017).

"Bantahan terdakwa tidak punya alasan hukum," kata hakim Anwar.

Menurut hakim, keterangan Miryam yang membantah menerima uang berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan saksi-saksi lainnya.

(Baca juga : Miryam S Haryani Divonis 5 Tahun Penjara)

 

Misalnya, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto.

Kemudian, bertentangan dengan kesaksian mantan staf di Ditjen Dukcapil Kemendagri Yosep Sumartono dan bertentangan dengan saksi Vidi Gunawan.

Menurut hakim, keempat saksi tersebut membenarkan bahwa Miryam empat kali menerima uang. Masing-masing 500.000 dollar AS, 100.000 dollar AS dan Rp 5 miliar.

"Uang diantar oleh Sugiharto ke rumah terdakwa. Uang Rp 1 miliar diserahkan Yosep pada asisten terdakwa," kata Anwar.

Hakim menilai Miryam telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Nasional
Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 77.579 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: Ada 77.579 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
PMI Terima 7.000 Donor Plasma Konvalesen Sejak Mei 2020

PMI Terima 7.000 Donor Plasma Konvalesen Sejak Mei 2020

Nasional
UPDATE 18 Januari: Bertambah 9.475, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Tembus Rekor

UPDATE 18 Januari: Bertambah 9.475, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Tembus Rekor

Nasional
UPDATE: Bertambah 9.475, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 745.935

UPDATE: Bertambah 9.475, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 745.935

Nasional
UPDATE 18 Januari: Tambah 295, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 26.282

UPDATE 18 Januari: Tambah 295, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 26.282

Nasional
Kesamaan Langkahi Senior untuk Jadi Kapolri, Ini Saran Tito Karnavian untuk Listyo Sigit

Kesamaan Langkahi Senior untuk Jadi Kapolri, Ini Saran Tito Karnavian untuk Listyo Sigit

Nasional
Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X