Polisi Diminta Jangan Mau "Digunakan" untuk Ganggu KPK Tangani Kasus Novanto

Kompas.com - 13/11/2017, 08:34 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril ketika ditemui di Hotel Aston Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril ketika ditemui di Hotel Aston Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JEMBER, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menilai pelaporan terhadap dua pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Mabes Polri mengada-ada.

Apalagi, pelaporan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang itu dilakukan oleh kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi.

"Menurut saya enggak relevan. Kasus ini menurut saya 'dicari-cari'. Ini kan justru akan menimbulkan dan pertanyaan bahwa polisi 'digunakan' untuk menganggu kasus yang tengah ditangani oleh KPK," kata Oce ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).

Menurut Oce, polisi seharusnya paham bahwa KPK sedang menangani dan mengungkap keterlibatan Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

"Tentunya akan banyak tindakan hukum yang dilakukan KPK. Menerbitkan surat, menangkap dan lainnya. Jalur untuk mempersoalkan itu kan ada di praperadilan dan di pengadilan ketika (sudah) masuk ke pengadilan," kata Oce.

"Mestinya polisi bisa memilah-memilih perkara yang mana harus mereka tindaklanjuti dan mana yang tidak. Untuk kasus ini tidak perlu ditindaklanjuti oleh polisi," ujar dia.

(Baca juga: Polisi Diminta Bijak Tangani Pelaporan Pimpinan KPK oleh Pihak Novanto)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Oce, tindakan polisi yang menindaklanjuti laporan tersebut jelas akan menganggu penegakan hukum dan kelembagaan KPK.

Sebab, jika pimpinan suatu lembaga diganggu, maka tak ayal lembaga tersebut pun akan terganggu, hilang fokus dan lain sebagainya.

"Tentu yang akan diuntungkan adalah koruptor, para tersangka. Kalau kasus e-KTP kan masih banyak yang akan diproses. Inilah yang nanti diuntungkan konflik polisi dengan KPK," kata Oce.

"Kita sangsikan polisi menindaklanjuti laporan itu. Presiden kan sudah mengingatkan agar konflik ini tak semakin menjadi masalah yang lebih gaduh," tutur dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.