Polisi Diminta Bijak Tangani Pelaporan Pimpinan KPK oleh Pihak Novanto

Kompas.com - 13/11/2017, 07:35 WIB
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JEMBER, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Kepolisian RI lebih bijak dalam menangani kasus yang dilaporkan ke lembaganya.

Misalnya, terkait kasus pelaporan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang oleh kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi.

"Saya berharap polisi lebih bijak karena tindakan-tindakan seperti itu kan harus dilihat baik-baik, apakah itu tindakan distortif atau tidak," kata Zainal ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).

Apalagi, kata Zainal, undang-undang mengatur bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya dibanding dengan perkara yang lain.

(Baca juga: Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan)

Aturan itu tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi tindak pidana korupsi harus didahulukan. Ada lagi surat edaran Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), kalau ada kasus berkaitan dengan korupsi tentu ini yang harus didahulukan. Maka polisi harus bijak, kalau tidak bijak akan ada upaya untuk mendistorsi," kata Zainal.

Terbaru, pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri pada Jumat (10/11/2017) lalu.

Pelaporan tersebut dilakukan tidak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Terlapor dari laporan ini yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambartita Damanik.

(Baca juga: Jokowi Diingatkan agar Tak Terjadi Tragedi Kriminalisasi Pimpinan KPK)

Alasan melaporkan para pihak ini di antaranya karena mereka yang menandatangi surat perintah penyidikan (sprindik), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan yang mengumumkan Novanto sebagai tersangka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X