Kompas.com - 12/11/2017, 21:10 WIB
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017). Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden tidak hanya memilih calon Panglima TNI yang berintegritas, namun juga orang yang bisa menjaga netralitas militer.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, yakni Pilkada Serentak 2018, serta pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan serentak pada 2019.

"Masyakat butuh figur Panglima TNI yang tegas dan punya komitmen untuk menjaga netralitas TNI," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Berdasarkan pengalaman saat ini, tutur Gufron, sosok Panglima TNI yang mampu menjaga netralitas sangat penting. Sebab, belakangan ini ada sejumlah akrobat politik yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

(Baca juga: Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya)

Akrobat politik yang dimaksud yakni sikap atau pernyataan yang justru dinilai kontraproduktif dengan netralitas TNI.

Akrobat politik itu, menurut Gufron, justru membuat kondisi eksternal politik menjadi tidak kondusif. Akibatnya, banyak pihak yang menilai TNI kembali masuk ke ranah politik praktis seperti di era Orde Baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di tempat yang sama, Indra dari Setara Institute menilai, calon Panglima TNI seharusnya bisa fokus mendorong arah reformasi sektor keamanan dan pengembangan kekuatan pertahanan.

Salah satu contohnya yaitu meningkatkan modernisasi alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern diimbangi dengan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer.

(Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis)

Selain itu, Panglima TNI baru juga harus menyelesaikan sejumlah reformasi TNI yang dicanangkan sejak 1998. Di antaranya, yaitu reformasi sistem peradilan militer, transparasi dan akuntabilitas.

Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo dinilai harus segara menyiapkan pengganti Gatot.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.