Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jemaat Minta Jokowi Segera Buka GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia

Kompas.com - 12/11/2017, 18:53 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bona Sigalingging mengatakan, jemaat tidak ingin hanya karena adanya desakan kelompok intoleran di Bogor, lantas IMB gereja mereka yang sudah memenuhi perizinan, dicabut oleh pemerintah daerah setempat.

Demikian juga dengan yang menimpa jemaat gereja HKBP Filadelfia di Bekasi.

"Demi perlakuan yang sama terhadap warga negara sesuai UUD 1945, kami berharap Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yang langsung mendorong dua gereja segera dibuka," kata Bona, ditemui di seberang Istana Merdeka, Minggu (12/11/2017).

Hari ini, para jemaat kedua gereja menggelar ibadah Minggu yang ke-156 di seberang Istana Merdeka. Hadir sebagai pengkhotbah yaitu Pendeta Pelangi Kurnia Putri dari GKI Klaten.

(Baca: Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia Gelar Ibadah ke-156 di Depan Istana

Bona mengapresiasi bahwa beberapa waktu lalu negara telah mengakui hak-hak sipil warga penghayat kepercayaan. Bona melihat, keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya menunjukkan bahwa tak sulit untuk memberikan layanan administrasi kepada semua warga negara.

"Enggak harus dong ditanya dulu agamanya apa. Kalau agama X kami layani, kalau bukan enggak kami layani," ujar dia.

Namun, dia menanyakan mengapa dalam kasus GKI Yasmin ini, negara tampak kesulitan memberikan hak-hak kepada warga negaranya untuk beribadah sesuai keyakinan. Apalagi, segala perizinan dinyatakan legal.

Bona menegaskan, seharusnya negara tidak didasarkan oleh pandangan agama tertentu, apa pun agamanya, dalam memberikan layanan administrasi. Dia mengatakan, baik GKI Yasmin atau HKBP Filadelfia seharusnya diberikan perlakuan yang sama, untuk menjamin hak-hak beribadah warga negara.

"Ini kan juga masalah administrasi negara sebetulnya. Izin kami ada. Jadi bukan gereja liar yang tidak punya izin lalu mendapat kesulitan. Kami punya izin sejak 2006, tapi kemudian dibekukan dan dicabut," ucap Bona.

Dia menuturkan, izin GKI Yasmin dicabut lantaran ada tekanan dari kelompok intoleran, di antaranya dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) cabang Bogor Raya.

(Baca juga: Jemaat GKI Yasmin Terus Berharap Ada Perhatian dari Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com