Presiden Direkomendasikan Bentuk Unit Kerja Bidang Perundang-undangan

Kompas.com - 11/11/2017, 21:07 WIB
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorAmir Sodikin

JEMBER, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Perundang-undangan yang berada langsung di bawah garis koordinasi presiden.

Fungsinya mengoordinasikan pembentukan regulasi seperti Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres) agar tidak saling tumpang tindih.

Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

"Jadi nanti menteri harus melapor ke UKP itu. Kalau enggak mau lapor bisa diadukan ke presiden. Mereka yang membantu presiden," kata Zainal.

Menurut Zainal, unit kerja itu nantinya diisi oleh pihak-pihak yang paham akan aturan hukum dan regulasi lainnya.

"Jadi siapapun, yang penting lembaga ini menjadi lembaga yang kuat untuk menguatkan presiden, dan menghilangkan kebiasaan (menteri) merampas wewenang presiden," kata dia.

Baca juga : Atasi Obesitas Regulasi, Jokowi Diminta Keluarkan Perpres Gantikan Semua Permen

Selama ini, kata Zainal, wewenang presiden sering "dirampas" pembantunya di kabinet melalui Peraturan Menteri (Permen) yang dibuat di masing-masing kementerian/lembaga.

"Karena (harusnya) menteri tidak boleh merampas wewenang presiden. Dia kan pembantu presiden. Menteri hanya mendapat delegasi atau mandat dari presiden," kata dia.

Hanya saja diakuinya Zainal, unit kerja tersebut akan mengubah beberapa postur termasuk undang-undang.

"Karena selalu di pasal satu menyebutkan menyerahkan kewenangan di tangan menteri," tutup dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X