Kompas.com - 11/11/2017, 12:56 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan mengomentari penetapan tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Kalla, hal tersebut merupakan kewenangan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi.

"Itu urusan KPK-lah," kata Kalla, seusai membuka penyelenggaraan Muktamar ke-7 Dewan Masjid Indonesia, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/2017).

Kalla enggan memberikan tanggapan apa yang mesti dilakukan oleh Partai Golkar.

"Saya bukan pengurus Golkar lagi," ujar Kalla.

(Baca juga : Setya Novanto Jadi Pasien Baru KPK...)

Saat disinggung apakah Novanto harus mundur dari posisi Ketua Umum Golkar, Kalla tidak menjawab secara tegas.

"Ndak-ndak. Biasa saja. Ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi kalau memang ada kemudian buktinya tentu KPK-lah yang mengatur," ujar Kalla.

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Penetapan tersangka tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

(Baca juga : Generasi Muda Golkar Desak Novanto Mundur sebagai Ketum)

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto yakni Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV Lagi, KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

Nasional
Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Nasional
Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Nasional
Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Nasional
KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Nasional
Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Nasional
Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Nasional
Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Nasional
Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Nasional
Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.