Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Baswedan: KPK Harus Dijaga dari Segala Bentuk Infiltrasi

Kompas.com - 10/11/2017, 23:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali angkat bicara soal upaya pelemahan dari dalam yang terjadi di KPK. Hal itu diungkapkan Novel melalui telekonferensi dengan peserta diskusi antikorupsi yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam.

Salah satu peserta menanyakan soal Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Ia mengkonfirmasi apakah anggapan sejumlah pihak benar bahwa ada upaya pelemahan KPK dari dalam.

Merespons pertanyaan tersebut, Novel menuturkan bahwa KPK dihuni orang-orang yang mau berjuang dalam memberantas korupsi. Namun, perjuangan tersebut belum tentu disukai semua kalangan.

"Tentunya perjuangan ini tidak disukai pelaku-pelaku kejahatan korupsi itu sendiri," ujar Novel, Jumat.

Baca juga : Maju Mundur Dugaan Pelanggaran Etik Dirdik KPK

Oleh karena itu, lanjut Novel, upaya untuk memasukkan orang-orang tertentu ke KPK terus dilakukan. Novel mengaku tak menyinggung siapa pun soal dugaannya itu.

"Dari segala bentuk infiltrasi, segala bentuk titipan kepentingan," tuturnya.

Kata dia, dengan segala kondisi lembaganya, ia meyakini KPK masih menjadi andalan masyarakat.

"Saya masih yakin pada KPK sementara ini dan kami semua berpikir demikian," kata Novel.

Baca juga : Kata-kata Novel yang Dianggap Dirdik KPK Cemarkan Nama Baiknya

Gesekan antara Aris dan Novel mengemuka setelah Aris hadir dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket KPK beberapa wakti lalu.

Aris kemudian juga melaporkan Novel atas tuduhan pencemaran nama baik melalui email. Dalam email tersebut, Novel menyebut Aris tidak mempunyai integritas sebagai Direktur Penyidikan KPK. 

Menurut Aris, Novel juga menyebut dirinya sebagai Direktur Penyidikan KPK terburuk sepanjang lembaga antirasuah itu berdiri.

Kompas TV Lebih dari enam bulan sudah pelaku teror Novel Baswedan belum juga terungkap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com