Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan - Kompas.com

Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan

Kompas.com - 10/11/2017, 22:46 WIB
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo melihat dari kacamata politik bahwa kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) oleh pengacara Setya Novanto merupakan kegaduhan politik yang sengaja diciptakan.

Tujuannya adalah menciptakan instabilitas politik dan sasarannya tak lain adalah mendelegitimasi KPK dan akhirnya Presiden Joko Widodo.

Ari melihat, sejak Jokowi menjadi presiden 2014, ada upaya terus-menerus penggerusan kinerja KPK.

"Banyak sekali upaya sampai terakhir pembentukan pansus, dan hari ini kriminalisasi KPK, karena ketua dan komisionernya dipolisikan ke Bareskrim," kata Ari dalam diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Sejak Jokowi menjadi presiden, kegaduhan politik memang terus terjadi.

Menurut Ari, kegaduhan politik semakin menguat karena pembelahan terjadi di masyarakat, di aparat penegak hukum, bahkan di kabinet.

(Baca juga: Pengacara Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK ke Bareskrim)

Di masyarakat, faksi-faksi politik muncul di kalangan elit partai dan masyarakat karena perbedaan preferensi politik hingga kepentingan.

"Saya mensinyalir juga ada faksi-faksi juga dalam KPK, TNI dan Polri. Sehingga kasus terakhir pembentukan TGPF saja, KPK tidak satu suara," katanya.

Di Polri, ada indikasi faksi-faksi karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri mengatakan tidak tahu detil proses yang terjadi di Bareskrim terkait penyidikan dua pimpinan KPK.

Ari menduga, faksi-faksi yang terjadi inilah yang bermain dalam turbulensi politik.

Sedangkan di kabinet, keluarnya Instruksi Presiden Nomor 7/2017 juga menunjukkan munculnya faksi-faksi.

"Bahkan untuk urusan kesatuan suara, perlu diinpreskan," ucap Ari.

Keluarnya Inpres 7/2017 menunjukkan bahwa kontrol politik formal Presiden terhadap tujuh partai yang ada di dalam pemerintahan belum berbanding lurus dengan kelompok kepentingan eksisting yang punya agenda politik.

"Sehingga di luar isu penegakkan hukum, saya melihatnya lebih kepada kegaduhan politik yang sengaja diciptakan. Kriminalisasi pimpinan KPK menjadi bagian dari delegitimasi KPK, tetapi juga diarahkan kepada Presiden," katanya.

Kompas TV Pemeriksaan saksi sudah melibatkan anggota DPR, swasta, dan pegawai kementerian.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X