Kompas.com - 10/11/2017, 22:36 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, kinerja DPR tidak akan terganggu meski Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agus menambahkan, pimpinan DPR bekerja secara kolektif kolegial, sehingga bila ada satu pimpinan yang berhalangan masih bisa mengambil keputusan yang dilakukan oleh empat pimpinan lain.

"Kinerja DPR itu kan kolektif kolegial. Jadi misalkan ada pimpinan yang tersangka atau apa pun tidak akan mengurangi kinerja DPR," kata Agus saat dihubungi, Jumat (10/11/2017).

Ia juga mengatakan, DPR menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Ia pun meminta proses hukum dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Karena ini wilayah hukum maka sebaiknya kita serahkan kepada aparat hukum. Karena dalam proses hukum itu, aparat penegak hukum lah yang mempunyai kewenangan," ucap politisi Partai Demokrat itu.

(Baca juga: Golkar Minta Publik Tak Hakimi Novanto)

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat malam ini. Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

(Baca juga: Persempit Ruang Praperadilan Novanto, KPK Diminta Gerak Cepat)

Kompas TV KPK menerbitkan SPDP pada 31 Oktober 2017 atas nama SN.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.