Golkar Minta Publik Tak Hakimi Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meminta masyarakat tidak menghakimi dalam menyikapi penetapan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kami tentu menginginkan dan mengharap kepada kita semuanya agar tetap menghargai asas praduga tidak bersalah kepada Bung Setya Novanto," kata Idrus di kediaman Novanto, Jumat (10/11/2017).

Ia mengatakan, Golkar menghormati sepenuhnya proses hukum terhadap Novanto yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menambahkan, sudah sepantasnya KPK melanjutkan proses hukum berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

(Baca juga : Kasus Novanto dan Masa Depan Golkar di 2019)

Saat ditanya lagi soal langkah hukum yang akan ditempuh Novanto, Idrus mengatakan pertanyaan tersebut akan dijawan oleh kuasa hukumnya.

"Bung Setya Novanto tetap melakukan satu langkah-langkah pengabdian baik di partai tentu maupun di kegiatan kegiatan kemasyarakatan lainnya sementara di internal Partai Golkar," kata dia lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).