Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Novanto dan Masa Depan Golkar di 2019

Kompas.com - 10/11/2017, 20:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali lolos dari jerat hukum, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto pada hari ini, Jumat (10/11/2017), kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Manuver-manuver yang pernah dilakukan politisi Partai Golkar itu untuk berkelit dari kewajiban hukum berbagai kasus sebelumnya, boleh dibilang lihai.

Namun, semua itu niscaya terekam oleh publik.

Soal Novanto dan pengaruhnya terhadap masa depan Partai Golkar di 2019, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengatakan, Partai Golkar perlu segera mengambil sikap terhadap Novanto.

(Baca juga : Kasus E-KTP Tak Hanya Dahsyat Korupsinya tapi Juga Serangan Baliknya)

Menurutnya, saat ini lebih dari 50 persen pemilih sudah bisa mengakses informasi dengan baik. Sehingga, orang lebih melek informasi (well informed).

"Kaitannya dengan Novanto, orang akan bisa menghitung, partai mana-mana yang kadernya lebih banyak terjerat kasus korupsi. Menurut saya, kasus Novanto sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana publik akan memilih," kata pria yang akrab disapa Jojo itu, ditemui usai diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat.

Sebuah survei publik yang dirilis baru-baru ini menyebutkan pemilu di tahun-tahun mendatang akan dipenuhi oleh generasi milenial.

Karakteristik generasi milenial ini lebih rasional dibandingkan generasi tua.

(Baca juga : Novanto Kembali Jadi Tersangka, DPR Seharusnya Gerah)

Jojo mengatakan, karakteristik pemilih generasi tua umumnya lebih loyal terhadap institusi dalam hal ini partai politik (parpol), tidak peduli siapapun figur yang diusung.

"Tetapi generasi milenial ini lebih rasional dan well educated. Sehingga pengaruhnya akan signifikan untuk pemilu berikutnya," kata Jojo.

Itulah kenapa banyak partai-partai yang sudah lama eksis kini memposisikan diri sebagai partai anak muda demi meraih generasi milenial yang diperkirakan mencapai 40 persen dari total pemilih.

"Kalau Golkar sedang approach terhadap generasi milenial, ya kasus seperti Novanto ini harus segera dituntaskan, biar mereka lebih mudah melakukan approach ke generasi milenial," ucap Jojo.

Selain generasi milenial, karakteristik pemilih rasional juga ada pada kelas menengah perkotaan.

Kelas-kelas pemilih inilah yang menurut Jojo akan memberikan kontribusi suara cukup signifikan terhadap parpol.

"Saya pikir dengan peta pemilih yang seperti itu, maka kasus Novanto ini akan membawa dampak yang signifikan untuk pemilu berikutnya," ujar Jojo.

Kompas TV Pemeriksaan saksi sudah melibatkan anggota DPR, swasta, dan pegawai kementerian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com