Kasus Novanto dan Masa Depan Golkar di 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali lolos dari jerat hukum, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto pada hari ini, Jumat (10/11/2017), kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Manuver-manuver yang pernah dilakukan politisi Partai Golkar itu untuk berkelit dari kewajiban hukum berbagai kasus sebelumnya, boleh dibilang lihai.

Namun, semua itu niscaya terekam oleh publik.

Soal Novanto dan pengaruhnya terhadap masa depan Partai Golkar di 2019, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengatakan, Partai Golkar perlu segera mengambil sikap terhadap Novanto.

(Baca juga : Kasus E-KTP Tak Hanya Dahsyat Korupsinya tapi Juga Serangan Baliknya)

Menurutnya, saat ini lebih dari 50 persen pemilih sudah bisa mengakses informasi dengan baik. Sehingga, orang lebih melek informasi (well informed).

"Kaitannya dengan Novanto, orang akan bisa menghitung, partai mana-mana yang kadernya lebih banyak terjerat kasus korupsi. Menurut saya, kasus Novanto sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana publik akan memilih," kata pria yang akrab disapa Jojo itu, ditemui usai diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat.

Sebuah survei publik yang dirilis baru-baru ini menyebutkan pemilu di tahun-tahun mendatang akan dipenuhi oleh generasi milenial.

Karakteristik generasi milenial ini lebih rasional dibandingkan generasi tua.

(Baca juga : Novanto Kembali Jadi Tersangka, DPR Seharusnya Gerah)

Jojo mengatakan, karakteristik pemilih generasi tua umumnya lebih loyal terhadap institusi dalam hal ini partai politik (parpol), tidak peduli siapapun figur yang diusung.

"Tetapi generasi milenial ini lebih rasional dan well educated. Sehingga pengaruhnya akan signifikan untuk pemilu berikutnya," kata Jojo.